RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan segera memanggil Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan klarifikasi terkait berkembangnya berita dugaan pemotongan bantuan keuangan (Bankeu) terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Bankeu yang seharusnya diberikan per KK sebesar Rp300.000, namun diduga yang ditransfer hanya Rp250.000.
Kepala Dinas Sosial Riau, Darius Husin, menjelaskan, bankeu yang diserahkan ke kabupaten/kota, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyerahkan kepada penerima bankeu sebesar Rp300 ribu. Dan bagaimana cara penyerahannya juga menjadi tanggung jawab Pemko.
“Nanti akan kita panggil dulu Pemkonya, minta klarifikasi apa benar ada pemotongan. Akan ada tim pengawasan yang akan mengawal pemberian Bankeu kepada masyarakat itu,” jelas Darius Husin, Selasa (30/6/2020).
“Seharusnya memang tidak ada pemotongan, dan menerima penuh. Berapa yang diberikan segitulah yang diserahkan ke masyarakat. Kalau ada biaya administrasi, itu pemerintah kabupaten/kota yang menanggungnya, bukan dari anggaran yang ada,” jelasnya lagi.
Ditegaskan Darius, jika memang ada pemotongan sebesar Rp50 ribu per KK, maka pihaknya meminta agar dikembalikan lagi ke masyarakat penerima. Karena anggaran itu harusnya bulat diterima oleh masyarakat, seperti di daerah lain ada dibayar tunai, ada juga yang transfer full.
“Daerah lain ada yang bayar cash (tunai), tapi kita minta klarifikasi dulu. Kan ada aparat pengawasan internal, itu perlu diklarifikasi, kita pada posisi tabayun, untuk mengetahuinya,” ungkap Darius.
Sebelumnya, Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harrofie, menjelaskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Riau tentang BLT ini dijelaskan untuk BLT warga terdampak Covid-19 tetap Rp300 ribu, dan untuk biaya penyalurannya ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
"Jadi masyarakat tetap menerima Rp300 ribu. Artinya disitulah ada bantuan pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai penyalurannya," tegas mantan Pj Bupati Bengkalis ini.
Reporter: Nurmadi