RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah turut berkomentar soal kemarahan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menterinya. Fahri menemukan ada kejanggalan dalam video kemarahan Presiden tersebut.
Fahri menyoroti soal waktu kejadian Presiden Jokowi marah-marah dan tanggal diunggahnya video tersebut oleh kanal Youtube resmi milik Sekretariat Presiden itu.
Video kemarahan Presiden Jokowi pada menterinya itu diunggah pada tanggal 28 Juni, sementara itu pidato tersebut telah disampaikan pada 18 Juni lalu dalam sidang paripurna kabinet.
"Berita hari ini: Presiden marah 18 Juni 2020. Terdengar marah 28 Juni 2020. Jarak Marah-Terdengar 10 hari. Apa yang terjadi?" sindir Fahri Hamzah lewat Twitter-nya, Senin (29/6/2020).
Fahri mempertanyakan maksud dari insiden kemarahan Presiden Jokowi tersebut. Ia lantas menanyakannya kepada publik.
"Apakah kemarahan presiden mewakili perasaanmu, dinda?" tanya Fahri.
Mantan politikus PKS itu kemudian menyentil jika kemarahan Presiden itu terjadi pada 11 hari yang lalu, maka sudah seharusnya ditanggapi. Ia pun mempertanyakan jika kemarahan Presiden itu benar-benar serius, siapa yang telah menanggapinya.
"Marah besar Presiden @jokowi 11 hari lalu di istana negara di depan para pejabat negara siapa yang harus menanggapi ya? Kan marahnya serius masa enggak ada follow up? Ada yang tahu?" tanya Fahri Hamzah.
Sementara itu ihwal baru diunggahnya video pidato Jokowi pada 28 Juni tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa mulanya sidang tersebut bersifat internal.
"Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk memublikasikannya. Makanya baru diunggah hari ini," ujar Bey saat dikonfirmasi, Minggu (28/6/2020).
Dari video berdurasi lebih dari 10 menit itu terlihat, Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.
Padahal, situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah extraordinary karena dunia, termasuk Indonesia, sudah diambang krisis.
Jokowi bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah extraordinary apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia, termasuk reshuffle.