RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyatakan belum ada kerugian negara dalam program Kartu Prakerja. Hal ini dia katakan terkait adanya protes oleh banyak kalangan karena dianggap sarat kepentingan dan kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Sayangnya, Firli mengaku tidak mengetahui pasti berapa anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk program tersebut.
“Banyak kawan-kawan bertanya, berapa keuangan negara yang keluar untuk Kartu Prakerja. Itu bukan kewenangan kami. Tapi yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini,” katanya di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Firli mengaku sudah memanggil deputi pencegahan KPK dan aparaturnya untuk menyelidiki program yang itu diluncurkan sebagai jaring pengaman sosial bagi para pekerja yang di-PHK akibat pandemi Covid-19 itu. Untuk sementara ini, KPK hanya mendapatkan informasi bahwa dana Kartu Prakerja dianggarkan Rp5,6 triliun dengan target sasaran penerima manfaat 5 juta orang. Sejauh ini sudah berjalan sebanyak tiga tahap dengan penerima manfaat 682 ribu peserta.
Selanjutnya KPK melakukan kajian rapat dan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta lembaga yang terkait dalam program Kartu Prakerja.
“Saran kami waktu itu perlu dilakukan perubahan mekanisme, perlu dilakukan perbaikan regulasi. Alhamdulillah, pemerintah, beliau-beliau dengarkan kata dan suara KPK, sehingga Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini,” ujarnya.
Firli memastikan hal yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi dan penyelamatan uang negara, bukan menindak orang-orang yang dicurigai menyelewengkan dana program itu, sementara dananya lebih dahulu hilang.