TEMBILAHAN (HR)- Tiga tahun berturut pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, gagal melaksanakan pembangunan tanggul. Mencegah hal itu terjadi kembali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inhil memberikan solusi.
Solusinya meminta Dinas Perkebunan menggunakan sistem swakelola dan kontraktual dalam pembangunan tanggul tersebut.
Namun demikian, berdasarkan penjelasan Kadis Perkebunan Inhil Mukhtar T, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPRD belum lama ini, baik pada sistem swakelola maupun kontraktual masih terdapat beberapa permasalahan.
Mendengar hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, mengatakan jika tahun ini tanggul tak terealisasi kembali, maka bisa hancur daerah tersebut. ''Jika tahun ini tidak juga, bagus kita semua bunuh diri terjun ke laut, tak perlu lagi ada Disbun, tak perlu lagi ada Komisi II,'' cetus Edi.
Ia mengatakan, seharusnya tak ada lagi alasan Disbun dalam merealisasikan pembangunan tanggul. ''Setiap tahun persoalan kelapa ini saja kita bicarakan, saya pikir laksanakan saja tak perlu takut apa-apa, yang jelas asal jangan fiktif,'' tutupnya. (grc/aag)