RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau telah menerima laporan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait penerima kartu pra kerja yang sebelumnya telah diajukan. Namun dari 92.893 orang kuota untuk Riau, baru 9.488 orang yang menerima kartu pra kerja dari Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Jonli, mengatakan, Pemerintah Pusat masih mendata jumlah kartu pra kerja yang telah disampaikan. Dan secara bertahap ditransfer langsung ke rekening penerima, sesuai data, by name by address.
“Yang menerima kartu pra kerja di Riau baru 9.488 orang, atau 2,08 persen dari pagu untuk Riau. Dan kami tentu memonitor terus dan meminta data tersebut ke pusat,” jelas Jonli, Rabu (27/5/2020).
Dikatakan Jonli, jumlah warga Riau yang menerima kartu pra kerja dari Pemerintah Pusat, yang terdampak covid-19. Di mana Pemprov telah mengajukan sebanyak 136.824 orang, dari kuota Riau 92.893, sesuai data dari kabupaten/kota, dan yang mendaftar melalui online. Dan Pemerintah Pusat belum memberikan jawaban berapa angka pasti penerima kartu pra kerja, dari jumlah yang diajukan, atau ada penambahan sesuai arahan Gubernur.
“Untuk sebaran per kabupaten dan kota datanya belum kami terima dan juga by name dan by address juga belum kami terima. Kami masih tetap berkoordinasi ke pusat, yang jelas yang kita ajukan sebanyak 136.824 orang, dari kuota Riau 92.893,” kata Jonli.
Untuk diketahui, peserta kartu pra kerja yang mendaftar via online sebanyak 58.834 orang. Selanjutkan dari Kabupaten Meranti pendaftar mencapai 11.218 orang, Kabupaten Inhil 10.357 orang, dari HILLSI Riau 9.889 orang, Kabupaten Bengkalis 9.662 orang, Rokan Hulu 9.613 orang, Inhu 6.765, Siak 5.854, Rohil 4.110 orang, Kota Dumai 537 orang, Pelalawan 1.386 orang, Pekanbaru 438 orang. Kampar 4.413 orang, Kuansing 2.980 orang, dan Bidang pengawasan Disnaker 1.758 orang.
Jumlah anggaran yang bakal diterima oleh penerima kartu pra kerja dari Rp600 ribu per bulan menjadi Rp3 juta lebih per bulan selama 4 bulan ke depan. Berikut anggaran yang diterima, bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000 dan insentif penuntasan pelatihan Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000. Setelah empat bulan kembali seperti biasa.
Reporter: Nurmadi