RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Untuk percepatan penanganan virus corona (Covid-19) di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi kembali melakukan pergeseran anggaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Kali ini anggaran yang disiapkan hasil pergeseran adalah, Rp400 miliar. Sebelumnya juga sudah dilakukan pergeseran sebesar Rp74,9 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid didampingi Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Riau, Syahrial Abdi, mengatakan, pergeseran anggaran yang dilakukan telah sesuai dengan aturan, di mana anggaran ini bisa digunakan kapan saja untuk penanganan Covid-19.
"Pergeseran pertama sebesar Rp74,9 miliar untuk penanganan Covid-19 awal. Kemudian kita lakukan pergeseran anggaran kedua Rp400 miliar. Awalnya pergeseran dilakukan DPA OPD yang berubah. Misalnya awalnya anggaran untuk beli oksigen, tapi digeser ke kebutuhan lain untuk penanganan Covid-19. Pergeseran mekanisme ini tak perlu harus mendapat persetujuan DPRD, tapi cukup Gubernur menyampaikan kepada pimpinan DPRD," terang Syahrial Abdi, Selasa (14/4/2020).
"Dari hasil mekanisme pergeseran biasa ini sudah kita lakukan, hasilnya tercapai anggaran Rp74,9 miliar itu untuk penanganan awal Covid-19 kemarin. Itu yang kita geser anggaran Diskes dan RSUD Arifin Achmad. Dan sekarang pergesaran sebesar Rp400 miliar dari beberapa OPD yang kegiatannya tidak dijalankan,” tambahnya.
Dijelaskan Syahrial Abdi, anggaran yang ada di OPD bisa digeser menjadi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Di mana anggaran tersebut diambil dari pengurangan belanja tak prioritas. Seperti infrastruktur, perjalanan dinas, pembelian mobil dinas, termasuk perjalanan dinas DPRD, dan anggaran lainnya.
“Termasuk kemarin tu kan anggaran perjalanan dinas DPRD, sudah jelas tidak ada perjalanan keluar daerah apalagi keluar negeri, termasuk pembelian mobil DPDD Riau digeser ke BTT, dan anggarannya dimasukkan kembali di Bendahara Umum Daerah yang letaknya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Mekanisme ini sudah dilakukan, hasilnya ada Rp400 miliar anggaran digeser ke BTT," jelasnya.
"Pola belanjanya juga berbeda, dan sifatnya menjadi situasional. Contoh mau buat dapur umum, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya, ketika ada data dan permintaan, maka bisa dikeluarkan anggarannya dari BTT. Makanisme ini lebih capat untuk percepatan penanganan Covid-19 di Riau," kata Syahrial Abdi.
Untuk diketahui Pemprov Riau, akan memberikan dana bagi masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19 di Riau. Alokasi dana yang akan diberikan sebesar Rp300 ribu per KK, sesuai dengan data dari dinas sosial.
Reporter: Nurmadi