JAKARTA (HR)-Anggota Komisi lll DPR RI, Almuzzammil Yusuf menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang mengajukan pemblokiran terhadap puluhan website atau situs Islam tanpa melakukan klarifikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi.
"Pemblokiran sembarangan terhadap website Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," tegas politisi PKS itu dalam keterangan persnya, Selasa (31/3).
Menurut Muzzammil, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir.
"Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik, " jelasnya.
Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
"Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam," imbuhnya.
Jangan sampai website yang menyampaikan ayat alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal.
"Jika demikian, kedepan eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang gunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam," tuturnya.
Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR maka. DPR akan memanggil pihak Pemerintah.
" Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini," ujarnya.
“
Jangan Asal Blokir
Kecaman juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK telah meminta Kominfo untuk melakukan seleksi dan pemeriksaan konten situs sebelum melakukan pemblokiran. Situs yang tidak terkait radikalisme jangan langsung diblokir.
"Jangan semuanya katakanlah yang ada nama Islam-nya langsung (diblokir) ya tidak. Yang jelas saja yang kontennya memang selalu ada radikalisme, iya," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kemarin.
"Kalau hanya penafsiran-penafsiran saja atau kontennya tidak mengikat ya harus diseleksi juga," tambahnya.
JK menegaskan jika situs yang beredar memuat konten radikalisme akan langsung diblokir. Dia juga sudah melakukan kontak dengan Menkominfo Rudiantara untuk melakukan seleksi konten sebelum melakukan pemblokiran. "Tadi rapat hari ini saya suruh seleksi yang baik," kata JK.
Permintan pemblokiran itu disebut JK berasal dari pihak keamanan. Hari ini pemerintah akan melakukan penyeleksian ulang atas situs-situs yang diduga mengandung unsur radikalisme.
"Saya tadi perintahkan Kominfo untuk periksa teliti. Jangan asal terima laporan lalu diblokir, dan dia belum blokir," terangnya.
JK yang juga menjabat selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan pada pekan ini, pemerintah akan merilis situs yang dianggap memuat konten radikalisme.
"Itu jelas ekstrim otomatis (diblokir). Di mana pun harus diambil tindakan itu supaya jangan menyebar," pungkasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Slamet Effendi Yusuf mengingatkan agar pemerintah cermat dalam melakukan pemblokiran. Sebab saat ini banyak sekali situs-situs Islam di Indonesia.
“Tidak semua situs menyebarkan paham radikal,” katanya.
Pemblokiran situs Islam sebaiknya melibatkan unsur-unsur masyarat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dengan begitu, kata Slamet pemblokiran situs tidak menimbulkan gejolak karena telah melalui proses yang transparan. “Pemerintah jangan sampai gebyak uyah (menyama-ratakan),” ujarnya.
Slamet berharap masyrakat ikut mengambil peran aktif meredam penyebaran paham radikal itu. “Butuh kerjasama yang sinergis dengan semua elemen masyarakat,” katanya.
Ingatkan Bahaya ISIS
Sementara itu situs Islam yang diblokir Kemenkominfo, gemaislam.com membantah berita yang mereka sajikan mengajak para tindakan radikalisme. Justru mereka mengklaim berita yang diturunkan adalah yang mengingatkan pembacanya akan bahaya radikalisme, termasuk kelompok ISIS.
Perwakilan sekaligus redaktur gemaislam.com, Budi Marta Saudin mengaku kaget ketika dituding memberitakan isu-isu radikalisme, termasuk ISIS. “Padahal kami dekat dengan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemudian, pada Agustus 2014 kami mengadakan seminar bahaya ISIS dan terorisme,” ujarnya, saat rapat dengar dengan Kemenkominfo di Jakarta, Selasa (31/3) sore.
Gemaislam.com juga mengundang BNPT Arab Saudi untuk menjadi pembicara dalam seminar tersebut. Tak hanya itu, gemaislam.com pun mengundang tokoh agama asal Yordania yang menolak ISIS, Syaikh 'Ali Hasan Bin 'Abdul Hamid Al-Halabi dan pihaknya menulis pernyataan Ali mengenai ISIS apa adanya.
“Kami hanya website biasa. Siang malam saya mengingatkan bahaya ISIS dan sebagainya, tetapi kemudian kami dituduh,” katanya. Ia mempertanyakan apakah orng yang kontra atau menolak ISIS dituduh menjadi pendukung.
Kriteria Radikalisme
Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT Irfan Idris mengatakan setidaknya ada empat hal ciri radikalisme. Kriteria ini kemudian yang dipakai BNPT untuk memblokir situs islam yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Apa yang kami lakukan sejatinya untuk mempertahankan NKRI dan mencegah ideologi tertentu menghancurkan NKRI," ujar Irfan di Kantor Kemeninfo, Selasa kemarin.
Kriteria pertama, yakni radikalisme bisa ditimbulkan dari ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan mengatasnamakan agama. Kedua, mengkafirkan orang lain. Ketiga, mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS.
Terakhir, memaknai jihad secara terbatas. Meski begitu Irfan mengaku akan mengevaluasi kembali dan menunjukan bukti mengapa 19 situs Islam diblokir. Ia hanya mengatakan keempat hal tersebut terkandung dalam situs tersebut.
"Dari judul aja, mereka sih kritik ISIS, tapi komanya Jokowi kafir lah, demokrasi sesat. Ini kan melecehkan NKRI," ujar Irfan. (sam/rol/dtc)