RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Bareskrim Polri belum membeberkan detail mengenai penyelidikan dugaan korupsi di balik pembelian tanah oleh PD Sarana Jaya. Sebagian pembelian tanah itu disebutkan untuk proyek rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Terkait masalah pengadaan lahan dan bangunan, masih dalam tahap klarifikasi dalam rangka proses lidik (penyelidikan)," ujar Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Selasa (10/3/2020).
Saat ditunjukkan surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri yang ditujukan pada sejumlah orang dari PD Sarana Jaya, Listyo tidak membantahnya. Namun Listyo juga belum mau memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Singkatnya yang di atas (merujuk pada surat panggilan dari Dittipikor Bareskrim Polri), panjangnya nanti," singkat Listyo.
Dalam surat panggilan itu tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada tahun 2018-2020. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan.
Di sisi lain saat dicek pada situs resmi PD Sarana Jaya, perusahaan itu bergerak pada bidang properti yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dalam situs itu disebutkan PD Sarana Jaya menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Ibu Kota Jakarta seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan Down Payment (DP) Rp 0.
Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, sempat sedikit memberikan keterangan mengenai hal ini. Dia mengaku akan kooperatif dengan penyelidikan Bareskrim.
"(Saya) belum bisa bicara. Tapi sebenarnya, tim kita dimintai keterangan, memang ada laporan, beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim, kita kasih data semuanya. Kita jelaskan," ucap Yoory.
"Memang sebagian kita mau adakan DP (Rp) 0 di sana, tapi ada penataan kawasan juga. Iya, (yang diperiksa) bukan hanya DP Rp 0," imbuh Yoory.