SELATPANJANG (HR)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengupayakan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Guna memastikan hal tersebut, Pemda menggelar rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibuka oleh Bupati H Irwan, bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Senin (30/3) kemarin.
Dijelaskan Bupati, Forum SKPD merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Sekaligus memenuhi ketentuan Institusi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai Amanat UU No. 25 Tahun 2004.
Forum ini melibatkan berbagai unsur terkait dalam upaya menyelaraskan kebijakan Pemerintah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang sebelumnya telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan serta kabupaten.
Dalam kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan sasaran program di lingkup SKPD yang transparan aspiratif dan akuntable dalam menyusun anggaran 2016 yang terarah dan terukur sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kita harapkan APBD tahun 2016 nanti berbasiskan masyarakat sebagai jawaban semua masalah yang saat ini dihadapi masyarakat," ujar Bupati.
Dijelaskan dia, tahun 2015 Meranti sudah merubah prinsip pendekatan dalam penyusunan APBD yang dilakukan melalui tiga skenario.
Yakni menyusun rencana kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aspek pemerataan melalui pendekatan ke wilayahan.
"Kita tak mau lagi mendengar adanya kecamatan atau desa yang merasa dianak tirikan. Selain usulan yang disampaikan SKPD saya minta camat dan kades juga memberikan tanggapan sehingga alokasi anggaran pembangunan per kecamatan dapat diwujudkan," tegas Bupati terkait anggaran bantuan per-kecamatan sebesar Rp15 miliar itu.
Untuk mendongkrak realisasi APBD yang berbasiskan masyarakat, Pemda Meranti telah mengambil kebijakan. Salah satunya dengan cara mengalirkan anggaran APBD ke Desa.
"Mulai tahun 2015 akan merealisasikan dana Desa dua kali lipat dari tahun lalu yakni Rp1,5 miliar dalam rangka mempercepat realisasi APBD Meranti," ucapnya.
Dengan memahami konsep perencanaan pembangunan secara utuh, Bupati berharap SKPD bisa mengalokasikan anggaran berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan, agar memiliki tujuan yang jelas dalam menganggarkan setiap rupiah uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat.
"Semua pejabat dan aparatur harus dapat memahami kondisi lokal yang disinergikan dengan tugas pokok, sehingga program ini akan tajam untuk menuntaskan masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya, dalam rangka pemerataan pembangunan, mengejar pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerataan pembangunan nan berkeadilan," tutup Bupati.
Hadir dalam rapat itu, segenap unsur Forkopinda, Kadis/Kaban/Kantor dan Kepala Bagian serta Camat di jajaran Pemkab Meranti, tokoh masyarakat, ulama dan stakeholders lainnya.(adv/hms)