RIAUMANDIRI.ID, BALI - Plt. Bupati Kabupaten Bengkalis diwakili Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bengkalis, Umi Kalsum menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak tahun 2020 di Nusa Dua Convention Center, Kamis (27/2/2020).
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Umi Kalsum mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan dari Menteri Dalam Negeri dan terus bersinergi dengan elemen pendukung dalam mensukseskan Pilkada di Kabupaten Bengkalis.
Turut hadir mendampingi Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada acara tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hermanto Baran dan Kasubbag Otonomi Daerah Setda Pria Gunawan.
Kegiatan tersebut dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Sekretaris Daerah se-Indonesia, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia serta unsur pejabat Intelijen di lingkungan TNI Polri.
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dr. Bachtiar selaku Ketua Panitia Penyelanggara mengatakan bahwa Rakor hari ini bersifat khusus dan merupakan agenda besar dalam memilih para pemimpin negeri di seluruh Indonesia.
"Kita hendak mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin daerah. Sebagai ASN tentunya harus netral dalam mendukung sukses Pilkada serentak tahun 2020," ujar Bachtiar.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Mendagri atas terselenggaranya Rakor di Bali yang dihadiri lebih dari 2000 peserta dari seluruh Indonesia. Hal ini tentunya dapat membantu menambah jumlah wisatawan dan membantu ekonomi masyarakat, terutama setelah isu virus corona.
Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan, guna kelancaran Pilkada Serentak Tahun 2020 Mendagri telah menerbitkan surat edaran kepada Kepala Daerah perihal penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, antara lain menyangkut Dukungan Pemda dalam pelaksanaan Pilkada, Pembentukan Desk Pilkada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Mekanisme mutasi pejabat Pemda menjelang Pilkada, dan dukungan Pemda berupa penugasan PNS pada KPU serta Set Bawaslu.
Selain itu, isu lainnya yang jadi perhatian Kemendagri pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 adalah terkait anggaran pemerintah daerah, netralitas ASN dan pengamanan Pilkada itu sendiri.
"Kita punya potensi anggaran negara 2000 triliun lebih, jika diakumulasi PAD tiap-tiap daerah adalah sekitar 200 triliun. Untuk itu arahan Presiden Jokowi agar anggaran yang ada di pusat segera ditransfer ke daerah untuk segera dieksekusi/dibelanjakan. Sehingga ada ketahanan ekonomi masyarakat di daerah masing-masing,” ujarnya.
Reporter: Usman