RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Ketidakhadiran 3 kepala daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI soal penanganan banjir dipersoalkan.
Komisi V DPR RI menyatakan kekecewaan besar atas absennya 3 pejabat tersebut. Dengan demikian Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dari fraksi PDIP akhirnya menetapkan rapat ditunda.
"Kami melihat Menteri PUPR sudah berjalan maksimal, kami tahu kok anggarannya seperti apa. Tapi karena Gubernur tidak hadir, rakyat jadi korban. Maka ini akan kita jeda, karena sebentar lagi reses, kita tunda ke masa sidang setelahnya. Demikian rapat kita tunda, rapat hari ini saya tutup," kata Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Rapat yang dimulai pada pukul 10.30 WIB kemarin itu terpaksa ditutup pada pukul 11.30 WIB.
Tak hanya kecewa, Komisi V juga geram karena 3 pejabat tersebut tak hadir. Hal itu diutarakan oleh sejumlah anggota, salah satunya Didi Wahidi dari fraksi PKB. Menurut Didi, baik Anies, Ridwan Kamil, maupun Wahidin Halim tak serius dalam menangani banjir. Padahal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati hadir untuk membahas penanganan banjir.
"Usul saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Menteri dan pihak yang hadir, karena ini, rapat ini tapi tidak hadir pihak yang sangat penting, usul saya ditunda. Sudah dua kali ditunda rapat ini, ketiga kali kita tunda, supaya rakyat tahu mereka (Anies, RK dan Wahidin Halim) tidak serius," tegas Didi.
Sementara itu, Anggota Komisi V Boiman Harun dari fraksi PAN menilai, RDP siang ini percuma digelar jika para pengambil keputusan yakni Gubernur tak hadir.
"Rapat ini penting, tapi menjadi tidak penting karena tidak hadirnya orang-orang ini. Jadi menurut saya kalau orang-orang ini tidak hadir kesimpulannya ditunda saja rapat hari ini. Tidak usah panjang-panjang. Kalau dilanjutkan berlarut-larut seperti ini rugi waktu kita. Jadi ditunda rapat ini, hanya akan menjadi penting kalau hadir gubernur-gubernur ini," ujar Boiman.
Apa Anies dan RK sudah pernah rapat dengan DPR membahas banjir?
Lasarus mengungkapkan, dalam rapat penanganan banjir, baru kali ini Gubernur DKI Jakarta tak hadir, yaitu Anies. Sedangkan, pejabat sebelumnya selalu hadir.
"Ini undangan pertama (di periode 2019-2024), tapi dulu pernah mengundang Gubernur (DKI Jakarta) lain semuanya datang kecuali Pak Anies. Baru beliau yang tidak datang dan Gubernur Jabar dan Banten," tutur Lasarus.
Hal senada juga diutarakan Sudewo dari fraksi Gerindra. Ia menuturkan, pada periode 2009-2014, Komisi V pernah mengundang Gubernur DKI Jakarta yang kala itu masih dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, masih memungkinkan bagi Komisi V mengundang kepala daerah untuk membahas banjir dengan Kementerian PUPR seperti hari ini.
"Kita pernah mengundang Gubernur DKI ketika itu Pak Joko Widodo. Pak Basuki masih jadi Irjen. Dan forum itu Pak Jokowi hadir di Komisi V. Dengan bertemu langsung Pak Jokowi dengan Menteri PUPR Pak Djoko Kirmanto, ada penanganan strategis yang kita lihat, pasca itu banjir DKI agak mereda tidak seperti tahun sebelumnya. Namun karena sekarang Gubernur tidak hadir maka sepakat rapat kita tunda," papar Sudewo.
Kembali ke Lasarus, ia meminta dalam rapat selanjutnya baik Anies, Ridwan Kamil, maupun Wahidin Halim hadir. Sehingga, gap wewenang dalam penanganan banjir di tiga wilayah tersebut bisa langsung diselesaikan di Komisi V.
"Mari kita bicarakan dengan pihak yang layak diajak bicara para pengambil keputusan. Jangan bicara di luar sana jadi konsumsi publik, politik. Jadi konteks di sini bukan politik, tapi bagaimana menangani banjir dengan tuntas. Kita kompromi bersama sehingga para pihak bisa menjalankan tupoksi masing-masing. Karena tidak semua wewenang pemerintah pusat boleh nabrak kewenangan Pemda. Begitu sebaliknya. Tanpa koordinasi tidak bisa selesai," imbuh Lasarus.
Konsep naturalisasi dalam penanganan banjir muncul di era Anies. Naturalisasi adalah program penataan sungai dengan tetap mempertahankan interaksi masyarakat dalam kawasan.
Konsep itu memang berbeda dengan normalisasi yang awalnya diusung ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Lasarus, daripada mengusung perbedaan konsep, lebih baik Anies menunjukkan kinerjanya dalam menangani banjir.
"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi. Tapi kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," kata Lasarus.
Tak hanya itu, Lasarus juga menyinggung alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk konsep naturalisasi yang diusung Anies sendiri. Menurutnya, untuk pembebasan lahan kawasan Sungai Ciliwung saja Anies tak memberikan alokasi anggaran.
"Penanganan banjir fisik saya dapat informasi dari fraksi saya di DKI, kebetulan Ketua DPRD DKI itu kan satu fraksi. Saya tanya berapa besar anggaran banjir? Memang saya katakan sangat minim bahkan untuk pembebasan lahan tidak ada, tidak dianggarkan sama sekali. Nah, kalau lahan tidak dibebaskan, penanganan tidak dikerjakan," terang Lasarus.
Ia berpendapat, hal itu menunjukkan tak ada kinerja yang dihasilkan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir Sungai Ciliwung. Padahal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus menunggu proses pembebasan lahan demi bisa menyelesaikan normalisasi Ciliwung yang baru berjalan 16 km dari total 33 km.
"Kalau tidak dibebaskan, Pak Menteri tidak bisa kerja. Jadi berdebat di sini perkaranya tidak normalisasi atau naturalisasi, tapi tidak ada kerjanisasi," pungkas Lasarus.