RIAUMANDIRI.ID, TEMBILAHAN - Hingga kini memasuki periode ke dua kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, Pelabuhan Parit 21 Tembilahan masih tak kunjung difungsikan.
Padahal, keberadaan pelabuhan yang dibangun semenjak masa kepemimpinan Bupati Inhil terdahulu yakni Indra Muchlis Adnan, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.
Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut tidaklah sedikit, mencapai miliaran rupiah.
Untuk itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Iwan Taruna mendesak agar pelabuhan tersebut segera beroperasi sebagaimana fungsinya.
"Sangat disayangkan, karena sudah 10 tahun belum juga beroperasi. Kami (Komisi III) dari periode kemarin malah sudah mendesak dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat Ranperda pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), tapi sampai hari ini belum juga terbentuk. Tidak tau masalahnya dimana," sebut PKB itu ketika dihubungi wartawan, Rabu (26/2/2020).
Bahkan pria yang akrab disapa IT itu mengatakan Komisi III siap membantu dalam proses di mana sisi laut wewenang pemerintah provinsi dapat menjadi aset daerah.
Terakhir, ia juga mengapresiasi jika ada niatan PT Pelindo I Tembilahan untuk menjalin kerja sama guna pengoperasian pelabuhan tersebut.
"Terserah apakah mau kerja sama atau dioperasikan sendiri, yang penting kita minta pelabuhan bisa segera difungsikan," tandasnya.
Sementara itu GM Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 cabang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Yusrizal ketika dijumpai mengungkapkan membuka diri bekerja sama dengan pemerintah.
"Kita siap bantu, karena kita Pelindo sudah ada BUP sebagai landasan pengoperasian Pelabuhan. Namun kerjasama hanya bisa dilakukan antar BUMN dengan BUMD. Tidak bisa kita Pelindo dengan pemerintah daerah. Kalau ingin mengelola sendiri juga tidak apa-apa," ujarnya.
Menurutnya, Pelabuhan tersebut jika difungsikan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
"Saya rasa maksimal 300 ton muatan masih bisa diakses melalui pelabuhan tersebut untuk kegiatan ekspor," terangnya.
Kekecewaan juga dilontarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Indragiri Hilir.
"Kami tentu menyayangkan dengan belum beroperasinya Pelabuhan Parit 21 Tembilahan. Hendaknya Pemda Inhil dan Pemrpov Riau segera bersinergi menuntaskan konsep pengelolaan agar dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Inhil," tutur Wakil Ketua Kadin Indragiri Hilir, Zainal Arifin, Selasa (25/2) di Tembilahan.
Dekan Ekonomi Universitas Islam Indragiri ini mengungkapkan bahwa peluang untuk meningkatkan dan menggerakkan roda ekonomi seperti Pelabuhan Parit 21 Tembilahan harus diprioritaskan oleh pemerintah.
"Peluang-peluang untuk meningkatkan dan menggerakkan roda ekonomi harus diprioritaskan karena perlambatan ekonomi nasional dan global sangat berdampak kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat," jelas Zainal.
Selain itu, Zainal menduga hingga saat ini belum ada kesepakatan pengelolaan pelabuhan antara Pemprov Riau dan Pemda Inhil yang memiliki aset salah satu penyebab Pelabuhan Parit 21 Tembilahan belum beroperasi.
Reporter: Ramli Agus