RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Satu tahun kepemimpinan Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dijalankan terutama dalam menjalankan visi dan misinya selama lima tahun sesuai dengan janji kampanyenya kepada masyarakat. Masih banyak kegiatan yang tidak dijalankan di tahun 2019.
Pada tahun 2019 yang lalu, kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan visi dan misinya tidak bisa jalan, dengan alasan APBD yang dijalankan pada tahun 2019 yang lalu tidak sesuai dengan visi misinya, sehingga berdampak terhadap mandeknya kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
Pekerjaan rumah lainnya yang menjadi pekerjaan berat bagi pasangan pimpinan Bumi Lancang Kuning ini, yakni menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dimana pada awal jabatan kedua pemimpin ini, Karhutla terulang kembali bahkan menimbulkan asap tebal akibat Karhutla, dan menjadi isu Nasional bahkan internasional.
Untuk tahun 2020 ini, Gubernur Riau, bergerak cepat dengan menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla. Bahkan Kapolri bersama Panglima TNI, BNPB ikut bersama menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla.
Pekerjaan lain yang belum selesai di tahun 2019 yakni, menetapkan kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau, yang sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga beberapa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) mengalami perubahan nomenklatur, belum bisa menjalankan kegiatan kerena belum dilantik dan dikukuhkan. Tercatat ada sebanyak 18 OPD yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Selain belum menyelesaikan pelantikan pejabat, pelantikan pejabat eselon III dan IV, juga belum selesai. Masih ada ratusan pejabat eselon III dan IV yang belum mendapatkan jabatan. Termasuk masih banyaknya jabatan yang kosong di OPD Pemprov Riau.
Gubri Syamsuar, mengakui dalam menjalankan kegiatan tahun lalu ada beberapa kegiatan yang sudah jalan sesuai visi misi, seperti program sekolah gratis untuk SMA/SMK dan lainnya. Namun ada juga program yang belum jalan karena tahun 2019, lanjut Gubri, karena visi misi tidak bisa masuk dalam APBD Riau 2019.
"Memang kendalanya tahun 2019 program kami tidak bisa masuk, sehingga ada program yang belum terserap dari visi misi kami. Tapi sebagian ada yang kami masukan di APBD perubahan 2019, seperti sekolah gratis dan lainnya," ujar Gubri, saat menyampikan hasil kinerja Pemprov Riau pada tahun 2019 yang lalu, di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (24/2).
Atas kondisi itu, sebut Gubri, tahun 2020 ini pihaknya akan memulai menggesa program sesuai visi misi, yakni soal ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi.
“Untuk tahun ini kami akan menjalankan kegiatan sesuai dengan visi misi, dan sudah masuk dalam APBD 2020. Insya Allah akan berjalan dengan baik di tahun 2020,” ujar Gubri.
Ekspos refleksi pembangunan tahun 2019, oleh Gubernur Riau, juga dihadiri Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, dan seluruh jajaran kelaka OPD dilingkungan Pemprov Riau. (Advertorial)