RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya bakal membantu seluruh kawasan di Jakarta yang kebanjiran. Anies meminta diksi 'bantu' tidak diperpanjang.
Hal tersebut disampaikan Anies usai meninjau banjir di underpass Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/1/2020). Anies ditanya bagaimana menangani banjir di kawasan underpass Kemayoran yang terus berulang. Untuk diketahui, underpass Kemayoran dikelola PPK Kemayoran.
"Ya, ini bertahun-tahun karena itu kita tidak ingin berulang. Jadi kita harus bicara dengan pengelola di sini. Kan tidak mungkin DKI masuk mengelola di sini. Ini adalah kawasan yang ada pengelolanya, ada PPK-nya, nanti kita akan bicara dengan pengelola untuk bisa memastikan," kata Anies.
Anies menegaskan, Pemprov DKI bakal melakukan penyedotan jika banjir melanda wilayah Jakarta. Anies lalu meminta diksi 'bantu' tidak dipermasalahkan.
"Tapi yang pasti, bahwa jangankan kawasan umum seperti ini, ada perkampungan, rumah-rumah yang tergenang aja kita sedot kok. Kita bantu untuk menyedot, seperti juga sekarang. Kita bantu juga menyedot. Tapi nggak usah kata bantu itu jadi diperpanjang," tutur Anies.
"Kita membantu di mana saja, di mana saja. Warga tergenang kita bantu, kawasan lingkungan kita bantu. Ini seluruhnya adalah berada di wilayah DKI Jakarta karena itu pemprov mengerahkan semua sumber daya. Gitu ya," imbuh dia.
Anies lanjut menjelaskan penyebab penyedotan air di underpass Kemayoran memakan waktu lama. Menurut Anies, tinggi air sempat mencapai 4 meter.
"Tingginya sampai 4 meter, airnya menutupi ini semua. Dan kita kerahkan pompa dengan kapasitas besar. Tapi karena volumenya besar ya perlu waktu. Kalau volumenya sedikit, cepat," sebut Anies.
Soal kata 'bantu' dalam polemik penanganan banjir underpass Kemayoran ini sebelumnya disoroti Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru mengkritik Anies Baswedan yang menyatakan area underpass Kemayoran yang kebanjiran kewenangan Setneg dan Pemprov DKI Jakarta tetap bakal membantu menyedot air.
"Jangan hanya karena ada area yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu," ujar Heru.