RIAUMANDIRI.ID, RIAUMANDIRI.ID, - Gubernur Riau Syamsuar bersama 18 gubernur atau perwakilan provinsi penghasil kelapa sawit menggelar rapat koordinasi tertutup tentang Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, Sabtu (11/1/2020) di salah satu hotel Pekanbaru.
Syamsuar mengatakan, ada sejumlah poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama mengusulkan revisi UU Nomor 33 tahun 2004, dimana yang diatur baru DBH Pajak dan Migas, sedangkan DBH sawit belum masuk.
"Kemudian tadi diusulkan agar dana bagi hasil kelapa sawit kiranya juga porsinya bisa 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pusat. DBH lain juga diusulkan porsinya lebih besar daerah daripada pusat," kata Syamsuar kepada riaumandiri.id usai pertemuan.
Selain itu, lanjut Syamsuar, ada juga usulan revisi terhadap beberapa peraturan terkait pajak karena hal ini berkaitan dengan pajak.
Syamsuar mengungkapkan, hasil pertemuan ini nantinya akan dibicarakan dengan anggota DPR dan DPD asal daerah masing-masing.
"Sekaligus juga nanti bersama memperjuangkan perubahan UU Nomor 33 ini, terutma mengenai DBH, karena memang di situlah kuncinya," tutur Syamsuar.
Setelah para gubernur membincangkan persoalan ini dengan anggota DPR dan DPD masing-masing, maka akan kembali digelar pertemuan lanjutan antargubernur dan hasil rekomendasi rakor akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Nanti ada pertemuan lagi setelah masing-masing provinsi membincangkan masalah ini dengan anggota DPR dan DPD masing-masing dapil," sebut Syamsuar.
Disingung, apakah Riau akan kembali jadi tuan rumah rakor berikutnya, Syamsuar mengatakan hal ini belum dibicarakan.
"Bisa jadi [Riau] tuan rumah, bisa juga darah lain, atau mungkin di Jakarta," tutup Syamsuar.
Reporter: Rico Mardianto