RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Wakil Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Azlaini Agus, meminta Satgas penertiban sawit ilegal besutan gubernur Syamsuar tidak hanya diisi oleh birokrat.
Ia mengatakan, pengalamannya selama ini menyebabkan ia tidak punya harapan lebih jika tidak ada campur tangan sipil, ahli, aktivis dan komponen masyarakat lain dalam peyelesaian kasus sawit ilegal ini.
"Kalau mau nengok bumi ini berhenti berputar, serahkan kerja itu pada birokrat. Pengalaman seperti itu. Harusnya dengan pengalaman yang sudah-sudah pemerintah lebih bisa terbuka," ungkapnya saat menyuarakan pendapat pada diskusi publik megenai sawit ilegal Riau yang diadakan Walhi Riau, Jumat (10/1/2020).
Ia juga menambahkan, "Pasti kalau diajak, Walhi ni enggak akan minta honorlah. Beda sama birokrat. Kalau birokrat kan duduk dulu, belum dapat honor dia belum kerja. Bedalah sama aktivis, pemerhati, akademisi ini enggak dibayar pun mereka kerja karena tanggungjawabnya," jelasnya.
Dalam diskusi tersebut hadir juga Ketua MKA LAM Riau, Al Azhar dan perwakilan Satgas Penertiban Kebun Ilegal, Agus.
Selain itu, Azlaini menjelaskan ada dua kemungkinan peyebab Riau bisa sampai tidak mendeteksi 1,2 juta Ha lahan ilegal. Pertama, penyelenggara pemerintah tahu dan ikut menjadi bagian keilegalan tersebut. Atau kedua, penyelenggara pemerintah tahu tapi tidak mampu melapor ke level birokrasi yang lebih tinggi.
"Sistem negara kita ini kan berjenjang naik bertangga turun. Pada level bawah ada kepala desa, kelala kampung, dan semacamnya. Mereka tahu (ada sawit ilegal) tapi mereka jadi bagian dari itu juga. Karena mungkin menerima kenikmatan atau sebagainya. Atau mungkin juga mereka tahu, tapi tidak mampu untuk melapor kepada bupati karena bupatinya diam saja. Kayak kasus di daerah Suluk Bungkal," tutupnya.
Reporter: M. Ihsan Yurin