RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyoroti mahalnya harga gas untuk industri. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat terbatas (Ratas) tentang Ketersediaan Gas untuk Industri di Kantor Presiden Komplek Istana Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta agar harga gas untuk industri dalam negeri harus mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 yaitu sebesar US$ 6/MMBTU.
Ia menargetkan harga gas industri yang sesuai harus dapat diwujudkan pada kuartal satu 2020 (paling lambat Maret 2020). Ia juga mengatakan akan mengevaluasi melalui beberapa opsi lain jika hal tersebut tidak dapat diwujudkan. Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa yang turut hadir juga dalam Ratas tersebut mendukung arahan Presiden.
"Komponen harga gas hilir sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 58 Tahun 2017 terdiri dari harga gas hulu ditambah biaya transmisi, biaya distribusi, dan biaya niaga," jelas pria yang akrab disapa Ifan tersebut dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).
Salah satu tugas fungsi BPH Migas menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah mengatur dan menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Biaya transmisi (toll fee) atau tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagai salah satu komponen harga gas hilir ditetapkan oleh BPH Migas.
"Penetapan tarif tersebut ditentukan secara akuntabel, transparan, adil, wajar, dengan mempertimbangkan kepentingan antara transporter (Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa) dan para shipper (pengguna jasa pengangkutan gas bumi melalui pipa)," terangnya.
Metode perhitungan tarif yang dipakai BPH Migas menggunakan metode yang umum digunakan di dunia yaitu berdasarkan cost of service dibagi dengan volume gas yang mengalir.
Cost of service terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan oleh transporter dalam menjalankan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan keuntungan yang wajar dari investasi fasilitas yang telah dikeluarkan.
Hingga kini, BPH Migas telah menetapkan tarif pengangkutan di 61 ruas pipa transmisi dengan rata-rata tarif tertimbang sebesar US$ 0,353/Mscf. Penetapan tarif tersebut selama ini sudah sesuai dengan kebijakan presiden untuk menciptakan harga gas yang kompetitif bagi industri.
"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam rapat terbatas tersebut, BPH Migas mendukung terobosan Bapak Presiden untuk menurunkan harga gas untuk industri dan BPH Migas akan mereview toll fee beberapa ruas transmisi untuk mendukung target harga gas industri sebesar US$ 6/MMBTU," ungkapnya.
Review tarif dilakukan terhadap ruas transmisi yang tarifnya masih agak tinggi dikarenakan rendahnya komitmen shipper dan tidak patuh terhadap GTA (Gas Transportation Agrement)/perjanjian pengangkutan gas untuk penyaluran gas (volume) sesuai yang telah disepakati dalam GTA tersebut serta adannya volume pasokan gas yang menurun dan juga biaya pengeluaran modal (capital expenditure/capex) yang over estimate.
Selain itu, Ifan juga berpendapat, untuk mendukung kebijakan presiden tersebut harus ada perubahan paradigma dari gas bumi yang hanya sebagai komoditas diubah menjadi faktor produksi yang dapat mewujudkan nilai tambah dalam pembangunan.