RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal menyatakan kapal-kapal asing sudah masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau sejak 1999.
Tahun itu merupakan awal dari Era Reformasi usai Presiden Soeharto jatuh dari kursi kekuasaan pada Mei 1998.
"Kapal-kapal itu sudah masuk sejak 1999. Saya tahu karena ketika itu saya bertugas di Natuna sebagai Sekda," ujar Abdul dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1/2019).
Ia mengatakan kapal-kapal itu masuk ke perairan Natuna karena tergiur dengan hasil laut yang cukup melimpah, sehingga mereka kerap menangkap ikan dari wilayah Indonesia.
Kendati begitu, meski saat ini konflik di perairan Natuna tengah menghadapkan Indonesia dan China, namun kapal asing yang masuk sebenarnya tidak hanya dari Negeri Tirai Bambu itu.
"Yang masuk ke Natuna itu ada kapal Vietnam, Thailand, dan China," ucapnya.
Sayangnya, ia tidak bisa memberi gambaran data jumlah kapal asing yang memasuki perairan Natuna. Namun yang pasti, ia mengatakan jumlah kapal yang masuk sebenarnya sempat berkurang saat pemerintah menerapkan kebijakan pengawasan ketat di perairan Natuna.
Selain itu, pemerintah di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sempat memberlakukan kebijakan penenggalaman kapal asing.
"Karena kapal kerang kita stand by setiap hari, ada juga kapal KKP, mereka bergantian jaga. Meski saya tidak tahu pasti apakah memang kebijakan ini menurunkan atau tidak," imbuhnya.
Kendati begitu, belum lama ini ada kapal-kapal asing yang kembali memasuki perairan Natuna. Abdul menduga mereka berhasil masuk karena faktor cuaca ombak tinggi pada beberapa waktu lalu.
Ketika ombak tinggi, sambungnya, kapal pengawas Indonesia sempat mundur. Sebab, kondisi ini cukup berisiko bagi kapal pengawas karena ombak mencapai 4 meter sampai 5 meter.
"Mungkin karena ombak besar, jadi kapal pengawas mundur sebentar, lalu dia masuk. Coast guard mereka besar, meski kita punya armada juga," katanya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah kembali memperketat pengawasan di perairan Natuna agar tidak ada lagi kapal asing yang masuk. Selain itu, ia ingin pemerintah juga bisa 'memaksa' para negara luar agar mau mengakui kedaulatan wilayah Indonesia.