RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mendukung usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) kasus gagal bayar Jiwasraya, seperti yang diserukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Twitter.
Dukungan tersebut disampaikan Tengku Zul sabagai tanggapan atas cuitan Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini yang mengatakan PKS sepakat mendesak DPR untuk membentuk Pansus Jiwasraya.
Jazuli menilai, dengan adanya tim tersebut, kasus Jiwasraya yang tak menunaikan polis kepada nasabah bisa dungkap secara transparan.
"Sepakat Fraksi PKS setuju bentuk pansus, biar terang benerang siapa yang telah mengambil dan menerima cipratan uang milik masyarakat yang telah susah payah ikut bergabung di asuransi JS ini," cuit Jazuli Juwaini, seperti dikutip, Senin (30/12/2019).
PKS dukung bentuk Pansus Jiwasraya. (Twitter/@JazuliJuwaini)
Terkait pernyataan tersebut, Tengku Zul megapresiasi usulan PKS dan mengaku penasaran dengan partai yang tak mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya.
"PKS setuju pembentukan Pansus Jiwasraya agar siapa saja yang kecipratan duit korupsi itu bisa dibeberkan dan dihukum. Bravo PKS. Salut...! Kita lihat Partai apa saja yang tidak mendukung Pansus Rampok raksasa dengan duit haram (versi Jaksa Agung) 31 trilyun ini," cuit Tengku Zul.
Cuitan Tengku Zul soal PKS dukung bentuk Pansus Jiwasraya. (Twitter/@ustadztengkuzul)
Lewat cuitan selanjutnya, Tengku Zul pun menyinggung kasus Jiwasraya yang disebut muncul sejak pemerintahan 10 tahun lalu atau era Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Tengku Zul pendapat tersebut tidak masuk akal. Sebab, permasalahan nasabah yang tidak menerima polis baru terkuak di tahun 2018, tidak di tahun sebelumnya.
Ia pun mengingatkan, Menteri Keuangan di zaman SBY dan Jokowi adalah orang yang sama, sehingga tidak layak untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
"Mulai ada gerakan menyalahkan rezim sebelumnya atas kasus Jiwasraya? Sekedar mengingatkan: Apakah gagal bayar uang nasabah mulai muncul tahun 2016, 2017? Apakah investasi besar yang dinilai bermasalah mulai tahun 2018? Pada rezim sebelumnya, Menteri Keuangannya adalah orang yang sama...," kata Tengku Zul.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.
Sementara Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.