RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) bersama sejumlah ormas Islam di Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China di Jakarta, pada Jumat (27/12/2019).
Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis mengatakan unjuk rasa dalam rangka merespon dugaan penindasan etnis Muslim Uighur di Xianjiang, China.
"Kami akan melakukan aksi nasional di depan Kedubes China atau Tiongkok pada hari Jumat, 27 Desember 2019, pukul 13.00 WIB atau salat Jumat," ujar Sobri di Jakarta seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (20/12/2019).
Dia mengatakan pihaknya mengecam dan mengutuk keras tindakan zalim China terhadap etnis Uighur. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh China terhadap etnis Uighur sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditolerir.
Sobri menyampaikan perampasan hak asasi manusia umat Islam Uighur di wilayah Xianjiang sudah sangat keterlaluan. Dia berkata China juga menggunakan dalih de-ekstrimifikasi dan melawan radikalisme untuk merenggut HAM dan hak asasi beribadah, ekonomi, sosial, politik, dan budaya etnis Uighur.
Lebih lanjut, Sobri mengaku pihaknya menerima informasi bahwa etnis Uighur di China dilarang memiliki dan membaca Alquran. Mereka, lanjut Sobri, juga mewajibkan etnis Uighur mengikuti kamp re-edukasi.
"Yang sebenarnya adalah penahanan semena-mena tanpa proses hukum yang adil sesuai standar internasional," ujarnya.
Selain itu, dia menyampaikan menerima informasi bahwa pria etnis Uighur yang mendekam di kamp re-edukasi dipaksa menerima orang asing nonmuslim untuk tinggal satu atap degan keluarga atau istrinya. Bila menolak, dia berkata pria Uighur itu akan dituduh sebagai ekatrimis radikal.
"Dan dijebloskan ke dalam kamp re-edukasi yang menurut beberapa laporan LSM HAM internasional justru tempat di mana banyak penyiksaan serta pelecehan seksual terjadi," ujar Shabri.
Dalam kesempatan itu, Sobri juga menyampaikan pihaknya juga menutut pemerintah Indonesia untuk proaktif dalam membantu dan mengurusi masalah pelanggaran HAM yang menimpa etnis Uighur di Xianjiang.
"Ini harus serius karena ini pelanggaran HAM berat, ujar Sobri.
Sebagai negara terbesar yang dihuni umat Islam, dia berkata Indonesia berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Dia meminta Indonesia tidak menolak utusan dari Uighur yang ingin meminta bantuan dari pemerintah Indonesia.
"Ini enggak masuk diakal. Justru dengan kejadian ini (menolak Uighur) menampakkan bahwasannya pemerintah Indonesia sangat-sangat lemah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dialami oleh jutaan orang Muslim Uighur di Xianjiang," ujarnya.
Lebih dari itu, dia mengaku tidak dapat memastikan jumlah peserta yang hadir. Akan tetapi, dia berkata kawasan di depan Kedubes China akan dipadati oleh umat Islam yang peduli dengan nasib etnis Uighur di China.
Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim telah berbicara dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengenai etnis Uighur di Xianjiang, China.