RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan sempat dilanda dualisme yang berlarut-larut. Namun itu dulu. Kini dua kubu di partai berlambang Ka'bah ini telah bersatu kembali alias islah.
Seperti yang diketahui, PPP terpecah menjadi 2 kubu. Dua kubu tersebut ialah PPP kubu Muktamar Jakarta yang diketuai Humphrey Djemat dan kubu PPP versi Muktamar Surabaya, yang saat ini dipimpin Suharso Monoarfa, sebelumnya adalah Romahurmuziy (Romi), Sekjennya adalah Arsul Sani.
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ke-5 PPP digelar di Jakarta. Dua kubu hadir di gelaran tersebut. Kehadiran kubu Humphrey disapa oleh panitia.
"Tak lupa juga kami menyapa sahabat saya dari ujung sana kelihatan, Bapak Sudarto. Silakan berdiri, Pak," kata Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Achmad Baidowi (Awiek) saat sambutan pembukaan Mukernas PPP di Grand Sahid Hotel, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).
Sudarto yang disapa Awiek adalah Sekjen Muktamar Jakarta. Mukernas dihadiri oleh 34 DPW PPP. Mukernas juga akan menentukan waktu pergelaran Muktamar PPP. Dalam Mukernas Ke-5 ini, DPP PPP diperintahkan mempercepat pelaksanaan Muktamar IX setelah Pilkada 2020.
"Mukernas V memerintahkan DPP untuk menyelenggarakan Muktamar IX PPP dipercepat pelaksanaannya setelah pelaksanaan Piikada 2020. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya diserahkan kepada DPP PPP dengan mempertimbangkan usulan DPW-DPW yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas," kata Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Achmad Baidowi membacakan hasil dan rekomendasi Mukernas V PPP di Grand Sahid Hotel, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Ahad (15/12).
Lalu bagaimana soal islah dua kubu di PPP? Awiek menyebut permasalahan dualisme di tubuh partai berlambang Ka'bah itu sudah selesai. Sebab, kedua kubu disebut kini telah melebur menjadi satu.
"Kami ini melebur. Artinya, yang memang bener-bener kader PPP itu tidak ada masalah, sudah melebur dalam satu kepengurusan," kata Awiek yang merupakan Wakil Sekjen PPP itu.
Kehadiran kubu Humphrey dinilainya sebagai bukti bahwa tak ada lagi dualisme di PPP. Ke depan, tak ada istilah islah dalam muktamar yang rencananya akan digelar seusai Pilkada 2020. Dia pun mempersilakan semua yang merasa kader PPP hadir dalam Muktamar PPP itu.
"Jadi tidak ada istilah muktamar islah. Yang ada Muktamar. Muktamar dilakukan oleh DPP yang diakui negara. Persoalan ada teman-teman yang masih ada di seberang sana ingin bergabung, silakan saja, bergabung mengikuti aturan main yang ditetapkan organisasi PPP, termasuk ketentuan AD/ART," tutur Awiek.**