RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan tidak setuju bila ujian nasional (UN) dihapus. JK mengatakan perlu ada kajian ulang terkait kebijakan tersebut.
"Iya, dikaji dulu lah," ujar JK di The Sultan Hotel, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/11/2019).
JK menilai tidak tepat jika UN dihapus karena banyak pihak yang memprotes. Menurutnya, untuk menjadi bangsa yang hebat perlu ada tantangan yang dihadapi.
"Kalau tidak ditantang, tidak diuji bagaimana, mau tidak kalau tidak diajak kerja keras. Kan alasannya karena ada guru protes, orang tua protes, murid protes, karena susah, sehingga dihapus. Itulah alasannya menghapus karena susah," kata JK.
"Loh kalau mau bangsa hebat, harus melewati hal yang susah, kalau melayani semua protes karena susah itu kan, kita akan lembek pasti," sambungnya
JK menyebut sekolah di Indonesia tidak bisa disamakan dengan sekolah di Finlandia yang jumlah penduduknya di bawah Indonesia. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia perlu memiliki standar yang baik.
"Kalau anak tidak kerja keras, tidak ada external pressure. Jangan samakan Indonesia itu sekolah-sekolah kayak di Finland, yang penduduknya 40 ribu, penduduknya hanya 5 juta. Kalau penduduk 5 juta juga kita bisa memerdekan belajar. Tapi 260 juta gimana, tanpa suatu standar yang baik nasional," kata JK.