RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah, Syafii Maarif mengomentari kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Buya--sapaan Syafii Maarif---meminta kebijakan itu dikaji ulang.
Menurutnya, penggantian sistem ujian yang rencananya akan dilaksanakan pada 2021 itu berbeda dengan pengelolaan Gojek sebagai perusahaan startup yang dikembangkan Nadiem. Mendikbud harus mengajak banyak pihak, termasuk pakar pendidikan untuk membahas kebijakan tersebut.
“Ini bukan Gojek, ini pendidikan. Jangan serampangan,” ungkap Buya di UMY, Kamis (12/12/2019).
Menurut Buya, penghapusan UN tidak bisa serta merta dilakukan. Sebab di banyak negara, ujian semacam itu dilaksanakan dalam rangka menjaga standar mutu pendidikan.
Kalau kebijjakan penghapusan UN tetap dipaksakan maka dikhawatirkan mempengaruhi semangat peserta didik untuk bersekolah. Tidak ada standar yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kompefensi yang mereka raih.
“Artinya, ditinjau dari segala perspektif ya.Jangan serampangan,” ungkapnya.
Sebelumnya Mendikbud menyatakan, sistem UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Selain itu survei karakter yang dianggap bisa membuat siswa dan sekolah lebih tertantang dalam meningkatkan mutu pendidikan.