RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui ada peran Presiden Joko Widodo dalam mulusnya langkah Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai ketua umum partai berlambang beringin itu.
Menurut Doli, Jokowi melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berperan di menit-menit akhir untuk meyakinkan Bambang Soesatyo mundur dari persaingan.
"Itu menjadi salah satu faktor. Faktor pengunci akhir, posisi pemerintah Pak Jokowi, dan peran Pak Luhut yang kita lebih menempatkannya sebagai senior partai," kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Munas Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi, Kamis (5/12/2019). Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.
Sebelum forum Munas Partai Golkar dibuka, Bambang Soesatyo yang menjadi pesaing kuat Airlangga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan. Pernyataan itu disampaikan Bambang usai bertemu Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya.
Mundurnya Bambang Soesatyo belakangan diikuti oleh sejumlah calon lain. Presiden Jokowi pun mengapresiasi langkah Bambang yang menurut dia telah membuat suasana Munas Partai Golkar menjadi sejuk.
Menurut Doli, Presiden Joko Widodo berkepentingan untuk menjaga agar perebutan kursi ketua umum di Musyawarah Nasional Partai Golkar tidak berujung pada perpecahan. Sebab, seperti yang sudah disampaikan Jokowi sendiri, perpecahan Partai Golkar akan berdampak sistemik bagi kondisi politik nasional.
"Pemerintah ingin stabilitas politik yang kondusif untuk fokus menggenjot sektor ekonomi. Apalagi Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian, ini kan jadi nyambung. Ini jadi push and pull lagi. Jadi ketemu," ujarnya.
Namun, Doli menegaskan, jauh sebelum itu sudah ada peran dari internal partai agar Munas Partai Golkar kali ini tidak berlangsung panas dan berujung perpecahan. Peran ini datang dari para ketua dewan pimpinan daerah Golkar yang merupakan pemilik suara di munas.
"Suasana untuk musyawarah mufakat itu muncul dari bawah," kata dia.
Selain itu, da juga peran para tokoh senior seperti Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Akbar Tandjung. Menurut dia, Aburizal dan Agung yang sempat berseteru pasca Munas 2014 lalu tak ingin lagi melihat Partai Golkar pecah.
"Pak Ical (Aburizal) dan Pak Agung ini kan punya pengalaman empirik. Jadi mereka punya kepentingan untuk pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah mufakat," ujarnya.**