JAKARTA (HR)-Konflik internal yang terjadi di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang masih berlangsung hingga saat ini, dinilai telah mengganggu kinerja DPR. Hal itu disebabkan konflik tersebut telah menciptakan dua kubu yang saling berseberangan.
Kondisi itu diakui anggota DPR dari Fraksi PPP Fadli Nursal dan Bowo Sidik Pangarso dari Fraksi Partai Golkar, saat tampil sebagai nara sumber dalam diskusi bertajuk ‘Mengukur Efeketifitas Kinerja DPR di Tengah Dualisme Fraksi/Parpol’, di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (25/3). Juga tampil sebagai pembicara pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti.
Dalam kesempatan itu, Fadli benar-benar sudah merasakan betapa terhambatnya kinerja parlemen hanya karena permasalahan rebut-rebutan kekuasaan. Terakhir, munculnya hak angket menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasona Laoly terkait kepengurusan Partai Golkar dan PPP.
Karena itu, ia meminta Pimpinan DPR untuk bersikap tegas menyikapi soal kubu-kubuan di Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PPP. Sikap Pimpinan DPR yang tidak tegas selama ini dalam menyelesaikan dualime pimpinan fraksi telah menyebabkan parlemen tersandera dan tak bisa bekerja dengan baik sesuai tupoksi.
"Kalau mau menyelesaikan masalah secara efektif, ini ada di pimpinan. Ada langkah cepat di pimpinan. Kalau ada dua kelompok, ada dua kubu, harus bisa segera diputuskan kubu siapa yang bisa dijadikan pegangan. Tentu tolak ukurnya adalah putusan pemerintah," tegas Fadli Nursal yang selama ini berada di kubu PPP Romy.
Bowo Sidik juga mengakui prihatin dengan kondisi parpol dan DPR yang terbelah sekarang ini, karena pasti menggangu kinerja DPR. Alasannya, karena anggota DPR sekarang ini masih takut kehilangan kekuasaan, takut dengan partai dan takut dengan elit-elit politik yang berkuasa.
Karena itu ia berharap, siapa pun kubu Golkar yang menang, baik Aburizal Bakrie (ARB) maupun Agung Laksono, tidak melakukan PAW karena anggota DPR memiliki tanggung jawab yang besar kepada konstituennya di daerah masing-masing.
“Jadi, ke depan kalau bisa tidak ada recall, pencopotan, agar anggota DPR yang bertanggungjawab kepada konstituennya bisa bekerja dengan baik untuk daerah pemilihan masing-maisng. Kita harap konflik itu segera berakhir dan semua kembali bersatu dan mengabdi untuk rakyat,” harap Bowo yang menyatakan mendukung kubu Agung Laksono.
Belum Selesai
Sedangkan Ray berkeyakinan bahwa konflik internal di PPP dan Golkar tidak akan selesai sampai akhir tahun 2015 ini. Sebab, siapa pun yang menang, apalagi Agung Laksono atau Romahurmuziy (Romi), maka mereka ini akan bergerak untuk melakukan reposisi pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan sampai pimpinan DPR/MPR. “Jadi, selama 2015 ini kegaduhan politik akan berlanjut dan DPR akan makin terpuruk di mata rakyat,” ujarnya.
Sebenarnya dalam kondisi saat ini menurut Ray, merupakan peluang bagi anggota DPR untuk menunjukkan kinerja dan kualitasnya sebagai wakil rakyat. “Mau berpendapat apa pun di tengah fraksi yang tak bertuan, maka bebas saja untuk berekspresi. Mau ikut angket Menkumham, mau tolak angket tidak masalah, tidak ada yang akan merecall,” tegasnya.
Diperketat
Sementara itu, ruangan Fraksi Golkar di DPR, saat ini semakin diperketat pengamanannya. Hal itu setelah ada ultimatum dari Ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang meminta pimpinan fraksi dari kubu Aburizal Bakrie, Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo, untuk angkat kaki dari ruangan fraksi.
Biasanya, ruang Fraksi Golkar yang terpusat di Gedung Nusantara I lantai 12, Kompleks Parlemen Senayan, hanya dijaga sekitar 2-3 anggota Pamdal yang berjaga di depan meja tamu. Namun, kini selain pamdal di meja tamu, ada beberapa pamdal lain yang lalu lalang dan menjaga pintu ke arah ruang rapat serta ruang Ketua Fraksi Ade Komaruddin.
Sebelumnya, Gumiwang memasang batas waktu hingga 29 Maret 2015 bagi Ade dan Bambang untuk meninggalkan ruangan mereka sebagai pimpinan fraksi. Sekretaris Fraksi Golkar, kubu Ical, Bambang Soesatyo mengaku tidak secara khusus menjaga ruang fraksi jelang batas waktu ultimatum. "Tidak ada, santai saja," ujar Bambang.
Bingung
Dari Riau, salah seorang anggota DPRD Riau, yang enggan disebutkan namanya, mengaku merasa bingung mengikuti kebijakan mana yang harus dipatuhi. Hal itu terkait dengan adanya undangan rapat konsolidasi dari kubu Agung Laksono di Jakarta, yang digelar hari ini (Jumat, 27/3). Sementara di sisi lain, sejumlah anggota Fraksi Golkar di DPRD Riau mengaku lebih condong menunggu keputusan pengadilan. Hal itu disebabkan kubu Aburizal Bakrie masih mengajukan gugatan terhadap keputusan Menkumham.
Saat ditanya, ia mengakui menerima undangan untuk mengikuti rapat di Jakarya bersama Agung Laksono. Surat itu ditandatangani Ketua DPD I Golkar Riau kubu Agung Laksono, Indra Adnan.
"Saya memang bingung, kita mengikuti arahan saja. Memang fraksi Golkar Riau mendapat undangan dari Indra Adnan untuk rapat di Jakarta," singkatnya. (sam,nur, dtc)