RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - MPR RI menilai pilkada langsung yang digelar sejak tahun 2005 lalu sudah lebih baik, dan rakyat terlibat langsung untuk menentukan pemimpin daerah yang lebih baik.
Hanya saja jika ada kekurangan harus terus dilakukan penyempurnaan, baik terkait biaya pilkada yang dianggap membebani daerah karena ditanggung APBD, potensi konflik di daerah, dan lain-lain. Partai politik harus sepakat untuk meminimalisir tingginya biaya dan potensi konflik itu sendiri.
Demikian yang terungkap dalam dialog Empat Pilar MPR 'Menuju Pilkada Serentak 2020' bersama anggota MPR RI Achmad (F-Demokrat), Junimart Girsang (F-PDIP), Asman Abnur (F-PAN), Teras Narang (DPD) RI, dan Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Menurut Achmad, pertama pilkada langsung yang sudah berjalan empat periode (2005-2020) ini sudah lebih baik sesuai dengan cita-cita reformasi, meski ada kekurangannya.
"Dengan pilkada langsung, kepala daerah punya tanggung jawab moral untuk mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki seluruh aspek pembangunan di daerahnya," jelasnya.
Kedua, syarat harus diperketat, agar kepala daerah yang terpilih makin berkualitas. Misalnya kalau birokrat dari eselon II (gubernur), untuk TNI/Polri kolonel atau Dandim, dan DPRD dua kali (parpol) dan kalau pengusaha minimal sudah poengalaman menjadi direktur (bupati/walkot).
"Kalau bicara money politics, NPWP (nomor piro wani piro) itu terbukti di survei hanya 15 – 20 persen, selebihnya 80 persen murni pilihan rakyat," tegas Achmad.
Sedangkan Asman Abnur menilai kalau pilkada oleh DPRD, kompleksitas masalahnya juga saangat rumit dan panjang. Misalnya, berhadapan langsung dengan parpol pengusung, fraksi DPRD dan setiap anggota DPRD itu sendiri.
"Jadi, dengan pilkada langsung ini sudah berhasil dan kompetensinya, prestasinya 60 persen sukses dan diakui dunia. Karena itu, tak boleh mundur lagi. Sistem harus terus diperbaiki, dan Bawaslu-KPU harus diperkuat dan lebih profesional lagi agar melahirkan pemimpin yang terbaik," kata MenpanRB itu.
Reporter: Irawan Surya