RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan DPRD memiliki sejumlah masalah. Dua di antaranya adalah tingginya politik transaksional dan terbatasnya kesempatan bagi calon berstatus petahana.
"[Pilkada lewat] DPRD juga ada masalah. Transaksional, terus bagaimana memberikan kesempatan kepada calon petahana supaya bisa maju tanpa [lewat] partai politik," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Meski tak mau menyebut nama, Tito menilai beberapa pilkada langsung melahirkan sosok pemimpin yang baik.
"Saya enggak mau sebut, nanti dibilang memuji-muji orang tertentu," ucap dia.
Lebih jauh, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu menyatakan bahwa dirinya tak pernah menggiring agar pilkada kembali dilakukan melalui mekanisme pemilihan DPRD.
Ia mengaku hanya menyampaikan pengalaman empirik dan dampak negatif dari penyelenggaraan pilkada secara langsung.
Sebagai Mendagri, Tito juga mengaku memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah sistem penyelenggaraan pilkada.
Menurutnya, hasil kajian akademik yang akan dilakukan pihaknya nantinya akan menentukan sistem pilkada terbaik yang akan diterapkan di masa mendatang.
"[Sistem] yang mana yang mau dipilih, silakan, biarkan kajian akademiknya yang menentukan," tutur Tito.
Sebelumnya, Tito mengatakan ada beberapa opsi sistem pilkada yang bisa muncul usai Kemendagri melakukan riset evaluasi terhadap sistem pilkada langsung saat ini.**