RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau telah merasionalisasikan anggaran perjalanan dinas untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun sayangnya untuk perjalanan anggota DPRD Riau 'pelesiran' atau yang biasa disebut kunjungan kerja ke luar negeri, tidak ada pengurangan, dan jumlahnya mencapai Rp14 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya, menanggapi besarnya anggaran perjalanan anggota DPRD Riau tersebut berharap ada rasionalisasi. Hal ini mengingat kondisi keuangan Pemprov Riau mengalami penurunan pada tahun 2020 mendatang.
“Saya kira begini yah, sepanjang kita tidak punya duit, sama-sama kita memahami lah, bahwa kondisi kita saat ini berat. Kita kan langsung diskusi dengan Banggar (Badan Anggaran) Dewan, yah kita sama-sama mengurangi saja,” ujar Yan Prana Jaya, Selasa (26/11/2019).
Lebih jauh dikatakan Yan Prana, sejauh ini dari perjalanan dinas di lingkungan Pemprov Riau telah dikurangi. Untuk itu ia berharap kepada DPRD Riau juga ikut memahami apa yang menjadi kekurangan anggaran pada anggaran yang ada di Pemprov Riau.
“Ya makanya saya, sama-sama menghimbau sajalah. Yang jelas kita bagaimana mempercepat APBD 2020 sesuai dengan janji saya mempercepatnya,” tegas Yan Prana.
Sebelumnya diberitakan dari lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritisi anggota DPRD Riau yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pada akhir masa jabatannya, karena selama ini kegiatan tersebut dinilai tidak bermanfaat dan sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar.
Agenda setiap tahun dilakukan bahkan seolah-olah menjadi agenda rutin bagi anggota DPRD untuk ‘pelesiran’ ke luar negeri. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah, selama 2015-2018, anggota DPRD Riau telah menghabiskan anggaran sebesar Rp49,1 miliar untuk 'plesiran' ke luar negeri.
Reporter: Nurmadi