RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo menurun setelah Pilpres 2019. Survei terhadap 1.200 responden ini dilakukan empat kali sebelum dan sesudah Pilpres 2019.
Pada survey Juli 2018 sebelum pilpres, hasil survei LSI Denny JA mencatat publik yang percaya presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81.5 persen. Kepercayaan itu melorot setelah pilpres menjadi 75,2 persen, berdasarkan survei September 2019.
Peneliti Senior LSI Denny JA, Adjie berkata penurunan sekitar 6,3 persen ini salah satunya disebabkan polarisasi politik selama Pemilu 2019.
"Kalau kami lihat faktornya banyak, tapi yang paling kuat pembelahan politik tadi. Potret kami pada Juli 2018 itu kan belum kontestasi, tapi di survei September 2019, mereka yang secara pilihan politik berbeda--dengan Pak Jokowi, cenderung bertahan pada sikapnya," kata Adjie usai konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).
Penyebab lain penurunan adalah beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap tak menguntungkan publik. Salah satunya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun LSI Denny JA menekankan bahwa elemen ini hanya variabel kecil.
Secara umum kepercayaan publik terhadap Jokowi masih tergolong tinggi. Meski demikian Presiden Jokowi harus menjadikan penurunan ini sebagai peringatan.
"Yang menjadi catatan kami adalah turunnya trust terhadap presiden, ini perlu menjadi warning bagi pemerintah bahwa publik cukup mengamati apa yang dilakukan Pak Jokowi ke depan," ujar dia.
Gelombang protes mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil terhadap Presiden Jokowi sempat terjadi pada September hingga awal Oktober. Salah satu sebabnya adalah beberapa regulasi yang dianggap bermasalah.
Adjie mengatakan kebijakan Jokowi di bidang lain turut memengaruhi trust. Presiden harus menyiasati ini dengan membuktikan kinerja positif ke publik. Misalnya dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Itu akan mengimbangi kebijakan yang negatif," saran Adjie.
Empat Penyebab
Survei LSI Denny JA juga menemukan penurunan kepercayaan publik dialami sejumlah lembaga negara lain seperti DPD, DPR, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, KPK, KPU, Bawaslu dan TNI.
Penurunan kepercayaan merembet hingga pers, ulama, dan kelompok masyarakat sipil.
Menurut Adjie terdapat empat faktor penyebab, antara lain kampanye negatif yang marak selama kontestasi politik, penangkapan kepala daerah karena tersangkut kasus hukum termasuk korupsi, hoaks yang menyerang lembaga negara, dan pembelahan politik di level akar rumput.
Survei LSI Denny JA soal kepercayaan publik ini dilakukan pada Juli 2016, Agustus 2017, Juli 2018, dan September 2019.
Keempat survei itu menggunakan metode sampling multistage random sampling, dengan jumlah responden 1.200 orang.
Para responden tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan margin of error plus minus 2,9 persen.**