RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Sampai saat ini, di Riau masih banyak ditemukan pelanggaran hak-hak buruh, baik oleh perusahaan ataupun pihak lain. Untuk itu, Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) Riau dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Riau melakukan audiensi dengan senator asal Riau Dr Misharti, SAg, MSi guna mencari solusi dari semua permasalahan tersebut.
Diungkapan perwakilan FSBSI Riau, Roni Agustian, mereka sudah melakukan pendataan kasus demi kasus baik pelanggaran hak-hak buruh maupun kesepakatan kerja buruh dengan perusahaan yang terjadi di Riau.
“Sangat banyak, bahkan ada yang fatal dan nyaris menelan korban jiwa dari pihak buruh,” ungkap Roni dalam keterangan tertulis yang diterima Riaumandiri.id, Rabu (13/11/2019).
Beberapa kali mereka telah melakukan dialog serupa dengan instansi terkait, bahkan dengan Gubernur Riau, yang diterima Wakil Gubernur Riau Edy Natar, mengenai hal ini. Ini yang terakhir yang telah mereka lakukan, audiensi dengan senator atau anggota DPD RI asal Riau Dr Misharti, SAg, MSi. Dan senator Riau ini berjanji akan melakukan dialog dengan stakeholders terkait termasuk dengan perangkat daerah Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja.
“Beliau juga akan mengupayakan rembuk satu meja dengan pihak perusahaan agar persoalan kita bisa dipecahkan dan sama-sama dicarikan jalan keluarnya,” ungkap Roni.
Terkait pertemuan dengan senator ini, Sabtu (9/11/2019) lalu, FSBSI dan SBSI Riau langsung dipimpin Ketua FSB-Solidaritas Indonesia Riau, SW Gultom didampingi Koordinator FSB-Solidaritas Indonesia Riau Sornop Siahaan dan sekitar 17 orang anggota. Dan senator Misharti didampingi Drs Husni Thamrin, MA, MSi, MPd, Tenaga Ahli B-15 dan Junaidi SPd, Staf Ahli Kantor DPD RI Daerah Riau.
Dalam pertemuan itu, menurut Roni, mereka telah membeberkan beberapa persoalan yang sangat urgen di tengah buruh Riau saat ini seperti yang diungkapkan SW Gultom, bahwa kinerja pengawas ketenagakerjaan Riau tidak maksimal. Hal ini terungkap dalam hal penanganan laporan FBS-Solidaritas tentang pelanggaran kebebasan berserikat dan hak-hak normatif yang diberikan pengusaha pada buruh.
Selain itu SW Gultom, yang juga diulas Sornop Siahaan, sistem kerja kejar target yang ditetapkan perusahaan berdampak psikologis yang dalam pada keluarga buruh. Dicontohkan ada buruh yang tidak sanggup sendiri melaksnaakan pekerjaan kejar target kemudian mengikutsertakan istri dan anak-anaknya. Istri dan anaki-anak buruh ini tidak menjadi tanggungan perusahaan dan hanya si buruh yang ditanggung.
Hal ini berkaitan dengan upah. Jika satu buruh saja yang diupah mungkin tidak terlalu kecil, tapi melibatkan lebih dari dua orang tenaga akerja dengan upah satu buruh menyebabkan ketimpangan hak dan kewajiban antara buruh dengan perusahaan. Akibat hal ini, pernah terjadi istri salah satu buruh sempat iungiun bunuh diri karena hasil yang mereka dapat tidak dapat menutupi kebutuhan harian mereka.
Sampai saat ini FSB-Solidaritas Indonesia Riau memiliki 19.422 orang anggota dan KSBSI Riau memiliki 19.393 orang anggota. Total anggota mereka mencapai 38.817 orang.
Selain itu, ada satu perusahaan di Kabupaten Pelalawan telah menggunakan sistem check lock atau absensi elektronik. Sistem ini merugikan buruh karena jika mereka telat dua menit saja, mereka otomatis tidak terdaftar dalam buruh kerja hari itu. Meskipun mereka tetap mengiusi absensi manual, mereka tetap tidak menerima upah hari itu. Ini berlaku bagi buruh Kontrak Harian Lepas.
FSB-Solidaritas Indonesia meminta, sistem yang tidak sinkron dengan kondisi buruh ini dapat dikaji ulang, atau setidaknya ada pembahasan dan masa sosialisasi yang mampu memiminalisir kerugian di pihak buruh, ungkap Roni.
Terakhir diungkapkan Roni, mereka menginginkan adanya penyuluhan atau pembekalan bagi keluarga buruh tentang ekonomi kreatif, sehingga mereka bisa menambah penghasilan keluarga di luar upah buruh bagi suami dan ayah mereka.