RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menceritakan soal alasan di balik pembentukan Partai Gelora. Dia mengungkit isu celana cingkrang hingga revisi UU KPK.
Fahri awalnya bercerita tentang kegelisahannya. Dia menyebut para inisiator Gelora merasa Indonesia belum keluar dari krisis.
"Ya kalau bicara anda pernah dengar pidato Pak Anis Matta dan pidato saya kan dalam kurun waktu terakhir, kita punya teori tentang krisis, krisis Indonesia dalam dua puluh tahun ini," ujar Fahri di Hotel Regis Arion, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).
Fahri menjelaskan ada tiga krisis yang terjadi. Pertama krisis naratif yang salah satunya dikaitkan Fahri dengan isu celana cingkrang.
"Ya kan misalnya tentang isu radikalisme, isu konflik ideologi, ketidakmampuan kita menjuru bicarai Pancasila dan narasi demokrasi kita. Itu muncul dan kontras sekali ya kan. Ada Menteri Agama yang baru dilantik langsung bilang anti-celana cingkrang dan lain-lain," ujarnya.
Kedua, menurut Fahri terjadi krisis kapasitas negara. Indonesia dinilainya masih belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi, terlebih lagi kasus korupsi masih merajalela.
Kemudian yang ketiga jelas Fahri adalah krisis kepemimpinan. Menurutnya, sistem presidensial yang dianut Indonesia belum begitu kuat.
"Bahkan kami pernah memberikan saran kepada presiden bagaimana krisis kepemimpinan itu diatasi dengan cara membentuk lingkaran, membantu dan memperkuat presidensialisme," kata Fahri.
"Saya termasuk yang membela Presiden supaya menyetujui UU KPK dan jangan mengeluarkan Perppu itu karena untuk mengembalikan presidensialisme supaya kuat, bahwa di Republik ini presiden itu real gitu loh itu yang kita sampaikan," lanjut Fahri.
Menurutnya, krisis-krisis itu yang ingin diperbaikinya dengan pembentukan Partai Gelora. Menurutnya, Partai Gelora menawarkan solusi.
"Nah itu yang mau kita perbaiki dengan partai ini dan partai ini tawaran ide aja. Kita tawari aja kalau ada yang beli ya laku, kalau nggak ada yang beli yang nggak laku. Tapi bahwa ada problem, ada demand yang besar untuk mengahadapi krisis ini ya saya kira itu. Dengan adanya konflik seperti itu aja itu sudah pertanda bahwa Indonesia harus punya jalan tengah untuk menyelesaikan konflik," kata Fahri.