RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut adanya kolaborasi Koalisi Indonesia Kerja (KIK) plus Gerindra telah menciptakan stabilitas kinerja dalam parlemen. Partai berlogo banteng moncong putih ini menegaskan kerja sama itu telah menjadi basis kekuatan signifikan di parlemen.
"Stabilitas politik menguat, dan konsentrasi utama kami saat ini adalah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/11/2019).
Kerjasama antara PDIP dan Gerinda terjadi setelah rekonsiliasi dan pertemuan Presiden Jokowi bersama dengan Ketua Umum Prabowo Subianto. Rekonsikiasi dilanjutkan dengan pertemuan Prabowo bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hasto mengatakan, PDIP tidak memiliki manuver politik lain. Partai, dia mengatakan, hanya akan melakukan manuver politik untuk memastikan pemerintahan bekerja dengan baik untuk rakyat.
Dia mengatakan, guna mendukung efektivitas pemerintahan itu maka PDIP terus memantapkan konsolidasinya di tengah rakyat. "Gerak politik PDIP tunggal, berfokus pada gerak turun ke bawah, menyatu dengan rakyat. Hal ini penting, sebab gerak politik terbaik adalah gerak di tengah rakyat, bukan gerak di elite politik, mengingat pemerintahan telah terbentuk lengkap," katanya.
Dia melanjutkan, PDIP tidak hanya melakukan pendidikan politik dalam menyatu dengan kehidupan rakyat. Dia mengatakan, fungsi partai di dalam menjadikan aspirasi rakyat menjadi kebijakan politik sangatlah penting.
PDIP, lanjut dia, terus mempraktekkan ekonomi gotong royong melalui kegiatan pertanian untuk rakyat, peternakan, koperasi, mengolahragakan masyarakat, dan berbagai bentuk kegiatan kebudayaan dengan ciri nasionalisme yang sangat kental.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meresmikan pembentukan kabinet Indonesia Maju. Hasto mengatakan, usai dilantiknya para menteri dan wakil menteri maka konsolidasi ideologi, politik, hukum dan pemerintahan telah berjalan baik dan praktis tidak menimbulkan gejolak politik sebagaimana terjadi pada tahun 2014 yang lalu.**