RIAUMANDIRI.ID, PADANG - Anggota DPD RI Hj. Emma Yohanna mengatakan, perempuan memiliki peran strategis dalam mensukseskan demokrasi indonesia. Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi.
Demikian dikatakan Emma Yohanna dalam kegiatan Sosialisasi Perempuan Pengawas Pemilu dengan Tema “Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pengawasan pemilu Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Senin (28/10/2019).
“Bagaimana peran perempuan tersebut bisa dimaksimalkan. Kita tidak bisa berbicara demokrasi jika perempuan tidak mendapatkan tempat atau setara dengan laki-laki. Saya ingin perempuan aktif sehingga jumlahnya terus bertambah di legislatif,“ ujar Emma Yohanna.
Senator asal Provinsi Sumatera Barat itu menyebutkan bahwa sedikitnya jumlah perempuan di parlemen disebabkan oleh beberapa hambatan seperti masih kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan, dan adanya beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan di ruang privat dan publik.
Kemudian adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandiungkan laki-laki.
Untuk itu, Emma Yohanna mengajak partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan serta diberikan kesempatan yang lebih keikutsertaan perempuan dalam posisi startegis.
Selain itu, Ia mengajak kaum perempuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis dalam diri bahwa keberadaan perempuan dalam mekanisme mengambil kebijakan adalah penting. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam mengambil kebijakan, maka suara perempuan akan mampu mempengaruhi kebijakan yang dibuat.
“Kaum perempuan harus menyiapkan kader-kader terbaik dan berkualitas untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik dengan cara memperkuat kerja sama dan dukungan antar sesama perempuan serta harus menyadari bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama,” pungkasnya.
Anggota Bawaslu Sumbar, Elly Yanti mengatakan perempuan menjadi bagian penting yang menentukan kualitas keterpilihan calon perempuan yang bisa mewakili kepentingan perempuan yang nantinya berjuang untuk kepentingan perempuan yaitu keadilan dan kesetaraan.
Perempuan penting ikut dalam aktivitas politik, jika tidak artinya perempuan sepenuhnya menyerahkan kebijakan pengambilan keputusan kepada laki-laki yang tidak berspektif terhadap kepentingan perempuan maka dikhawatirkan perjuangan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan tidak bisa tercapai.
“Sudah menjadi kewajiban Bawaslu Sumbar untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dengan berbagai kalangan, diyakini kaum perempuan bisa menjadi corong informasi kepada kalangan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan kepemiluan,” kata Elly.
Kegiatan Bawaslu Sumbar tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan dan menghadirkan pemateri lainnya yakni Hj. Nevi Zuairina (Anggota DPR RI) dan Prof. Raudha Thaib selaku Ketua Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat.
Reporter: Syafril Amir