RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tak mempersoalkan partainya tidak dilibatkan dalam pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan bahwa partainya tak pernah meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi.
"Enggak apa-apa (tidak dapat jatah menteri), PAN tidak pernah minta-minta," kata Zulkifli Hasan usai membuka pembekalan anggota DPRD PAN se-Riau, Sabtu (26/10/2019) malam di Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Dia mengajak semua pihak mendoakan dan memberi kesempatan kepada para menteri yang baru dilantik agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Namun begitu, kata dia, PAN akan tetap mengawasi dan mengkritisi kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Ini kan baru mulai ngantor, kasih kesempatan dulu, nanti setelah dua bulan tiga bulan kita lihat, kalau ada yang tidak pas kita kasih saran, kalau perlu kita kritik ya kita kritik, atau kita luruskan. Tapi sekarang kita kasih kesempatan para menteri itu bekerja sebaik-baiknya," ujar Zulhasan, sapaannya.
Menurut dia, meskipun tidak ada satu pun kader PAN yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, bukan berarti PAN memposisikan diri sebagai oposisi karena menurutnya di Indonesia tidak berlaku oposisi absolut seperti di negara-negara barat.
"Indonesia itu menurut saya enggak ada oposisi, contohnya di sini (Riau) kita sama Nasdem join ya. Jadi, bukan oposisi tapi kita mitra yang kritis," katanya.
Sistem pemerintahan di Indoensia menurut Zulhasan prinsipnya adalah musyawarah mufakat. Di mana tidak mengenal lawan abadi dalam politik, akan tetapi secara bersama-sama mengambil peran membangun negara.
"Sejatinya Indonesia itu kebersamaan, maka MPR itu dulu majelis permusyawaratan musyawarah, kecil diajak, besar diajak, semua diajak," tuturnya.
Reporter: Rico Mardianto