RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Komite II meminta pemerintah merumuskan regulasi yang efektif dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini terus menjadi momok masyarakat Indonesia.
"Dibutuhkan regulasi tegas yang mengikat semua pihak dalam upaya pencegahan karhutla. Regulasi itu harus melibatkan semua sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan, baik dari sisi pengelolaan ataupun pelestarian," tegas Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum yang membahas mengenai pengawasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Dikatakan, kasus karhutla terus terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat Indonesia. Selama ini penanganan karhutla dinilainya, dilakukan saat kasus kebakaran hutan atau lahan terjadi, bukan pada aspek pencegahan.
“Kebakaran hutan ini bukan masalah baru. Pemerintah harus membuat satu regulasi khusus tentang bagaimana pencegahan itu. Kalau regulasi sekarang yang dibebankan kepada sektoral, maka itu bukan solusi. Kita lihat kalau ada kebakaran, TNI- Polri dikerahkan. Harus disiapkan SDM-nya, sarana dan prasarananya yang belum ada. Kami juga mengusulkan, pemerintah perlu membuat satu badan khusus yang menangani kebakaran hutan ini,” ucapnya.
Wakil Ketua Komite II, Bustami Zainudin, mengatakan kasus karhutla di Indonesia selalu berulang tiap tahunnya dan sampai saat ini tidak ada penanganan serius dari pemerintah. Dalam 5 tahun terakhir, luas Karhutla secara nasional mencapai 4,5 juta ha lebih. Kebakaran terbesar adalah tahun 2015 yang mencapai 3 juta ha, tahun 2016 seluas 438.363 ha, tahun 2017 mencapai 165.484 ha, tahun 2018 seluas 510.564 ha dan tahun 2019 350.000 ha.
“Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena Karhutla sudah menjadi bencana rutin setiap tahun, sementara penanganannya cenderung terlambat,” tegas Bustami.
Menurut senator dari Provinsi Lampung ini, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Januari-September 2019 diperkirakan mencapai Rp 66,3 triliun. Kerugian ini lebih kecil dibandingkan kebakaran tahun 2015, yang mencapai Rp221 triliun.
Jika luas kebakaran hutan tahun 2019 sekitar 11,6 % dari total luas kebakaran di tahun 2015, besaran kerugian ekonomi pada kebakaran hutan tahun 2019 adalah 30 % dari besaran kerugian pada kebakaran hutan tahun 2015. “Dengan kata lain, tingkat kerugian akibat kebakaran hutan tahun 2019 lebih besar dibanding 2015,” imbuhnya.
Narsumber yang hadir dalam RDPU Komite II, Dradjad Hari Wibowo mengatakan, adanya kasus karhutla sangat merugikan negara Indonesia. Penanganan pemerintah atas kasus karhutla dinilai tidak serius dan tidak efektif.
Dirinya menganggap penanganan karhutla tidak diimbangi dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang terjadi kasus karhutla. Selain itu, tidak adanya tindakan tegas atas pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Itu menunjukkan penanganan karhutla dan bencana asap, itu kurang efektif. Penanganan lebih kepada pencitraan penegakan hukum. Sekian perusahaan sudah kita tindak, itu biasanya yang ditekankan. Pemprov dan Pemkab/Pemkot kurang intensif terlibat karena kurang sumber daya dan dana. Penanganan bias ke tahun terjadinya bencana asap. Jadi budget ngucur saat terjadinya bencana, ketika tidak ada bencana, lembaga klaim digunakan untuk memperbaiki sistem,” kata Drajad.
Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menjelaskan bahwa kasus karhutla membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter karbon terbesar di dunia. Dirinya memfokuskan pada pengurangan deforestasi dan pembakaran untuk pembukaan lahan. Saat ini masih banyak industri yang menggunakan pembakaran untuk land clearing.
“Setiap tahun di musim kering kita punya permasalahan. Deforestasi dan kebakaran hutan menyumbang emisi karbon terbesar. Tanpa adanya pengurangan deforestasi, Indonesia tidak akan bisa memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon,” ucapnya.
Reporter: Syafril Amir