JAKARTA (HR)-Kisruh dualisme kepengurusan Partai Golkar, saat ini mulai merambat ke lembaga DPR dan MPR. Kedua kubu, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono, mulai melakukan proses penggantian kepengurusan Fraksi Golkar di dua lembaga negara tersebut.
Sementara itu, pimpinan DPR RI mengaku tidak akan memproses surat terkait kepengurusan Fraksi Golkar, yang diajukan kubu Agung dan Ical. Meskipun sudah ada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono. Pimpinan DPR memilih untuk menunggu proses hukum yang saat ini tengah diajukan kubu Aburizal Bakrie.
Dari kubu Golkar hasil Munas Bali, misalnya, akan mengganti anggota dan pimpinan fraksi serta alat kelengkapan Dewan di DPR dan MPR.
Salah satu yang sudah pasti diganti adalah Wakil Ketua MPR Mahyudin.
"Mereka yang kami ganti diduga resmi bergabung dengan kubu Golkar hasil Munas Jakarta," kata Ketua Fraksi Partai Golkar versi Munas Bali Ade Komaruddin, Selasa (24/3).
Ade khawatir, kinerja Fraksi Partai Golkar di DPR akan terganggu karena internal fraksi sudah tidak solid dan terbelah. "Kami mengganti struktur kepemimpinan ini demi efektivitas kinerja fraksi dan AKD di DPR. Kekompakan dan persatuan itu penting dalam menjalankan roda legislatif," ujarnya.
Langkah serupa juga dilakukan kubu Agung Laksono. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agus Gumiwang Kartasasmita, pihaknya mulai mengonsolidasikan anggota Fraksi Partai Golkar DPR. Dalam hal ini, semua anggota Fraksi Partai Golkar DPR diminta untuk hadir dalam rapat konsolidasi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Pihak berharap, semua anggota Fraksi Partai Golkar DPR akan mengikuti acara konsolidasi tersebut. Mereka juga mengajak seluruh kader, terutama anggota Fraksi Partai Golkar, untuk mengakhiri konflik karena sudah ada surat keputusan pengesahan pengurus DPP Partai Golkar dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agun Gunanjar Sudarsa menambahkan, pihaknya meyakini semua kader akan mematuhi keputusan Menkumham. "Golkar ini punya tradisi baik. Golkar adalah partai yang selalu patuh pada keputusan hukum. Jadi, otomatis semua anggota akan mengikuti keputusan pemerintah," tuturnya.
Tunggu Proses Hukum
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, pimpinan Dewan memutuskan untuk tidak memproses surat kepengurusan fraksi dari kedua kubu Partai Golkar. Keputusan akan diambil apabila sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.
"Pimpinan tidak akan proses surat dari kedua kubu. Tunggulah proses pengadilan yang sedang berlangsung. Kami anggap yang sah sekarang ini pimpinan fraksi dengan ketua Ade Komaruddin dan sekretaris Bambang Soesatyo," ujarnya.
Pada Senin kemarin, kubu Agung telah mengirimkan surat perombakan kepengurusan fraksi ke DPR. Surat yang masuk pada pukul 11.00 WIB itu tidak jadi dibacakan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga.
Sebelumnya, kubu Aburizal Bakrie juga telah mengirimkan surat yang isinya menegaskan struktur kepengurusan fraksi yang berlaku saat ini. Surat itu lebih dulu masuk ke Sekretariat Jenderal DPR, Kamis (20/3).
"Jangan tergesa-gesa, ini negara hukum. Ada aturan yang harus ditaati. Kami masih mau menjaga wibawa pimpinan dan lembaga DPR," kata Fahri menyikapi surat dari kedua kubu.
Klaim Andi Bergabung
Dari Riau, Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Partai Golkar kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan, mengatakan, pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan seluruh anggota fraksi Golkar di DPRD Riau. Rencananya, rapat akan digelar pada minggu ini.
Mantan Bupati Inhil ini mengatakan, jika ada dari anggota DPRD yang tidak mau bergabung maka, kapal yang dinakhodainya akan terus maju, tanpa membawa fraksi Golkar yang ada di DPRD Riau.
"Kalau mereka masih ngotot, ya tidak apa-apa, kapal kami jalan terus," ujarnya.
Yang mengejutkan, Indra mengaku mendengar informasi yang menyebutkan Plt Ketua DPD I Riau, kubu Aburizal Bakri, Arsyadjuliandi Rachman, ternyata sudah mulai bergabung ke kubu Agung Laksono. Arsyadjuliandi Rachman, sudah mengemban tugas sebagai Plt DPD I Golkar Riau, kubu Agung Laksono.
"Lima menit yang lalu (kemarin, red), saya mendapat informasi Andi Rahman, sebagai Plt DPD I Golkar dari Agung Laksono. Tetapi saya sebagai Korwil tidak tahu, dari mana ada SK yang menunjuk Andi sebagai Plt," kata Indra.
Meski demikian, kepastian tentang pernyataan itu belum bisa dipastikan. Andi Rahman, demikian panggilan akrabnya, hingga berita ini dirilis belum bisa dikonkfirmasi. Yang bersangkutan tengah mengikuti pertemuan para gubernur di Medan, Sumatera Utara.
Sementara itu, fraksi Golkar Riau di DPRD Riau, sampai saat ini masih kondusif, dan tidak ada perpecahan di tubuh fraksi Golkar Riau. Tidak ada yang berpihak baik dari kubu munas Bali maupun dari kubu munas Ancol. Sama dengan sebelumnya, mereka memilih menunggu keputusan dari pengadilan tergait gugatan yang diajukan Aburizal Bakrie.
"Kami belum ada yang terpecah, masih tetap kondusif, apapun hasilnya kami siap menerima," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Supriati.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar lainnya Masnur, lebih memilih bungkam dan tidak mau terlibat dengan kisruh yang terjadi di DPP. "Saya masih Golkar, kalau soal itu saya no comment," katanya. (kom, nur)