RIAUMANDIRI.CO, ROKAN HILIR - Tahun ini genap usia Kabupaten Rokan Hilir 20 tahun sejak dimekarkan pada tahun 1999 lalu. Dan tentu sudah banyak program-program kerakyatan yang sudah tercapai di antaranya sarana jalan sebagai sarana penunjang transportasi yang memiliki peranan penting khususnya untuk transportasi darat.
Untuk mendukung transportasi darat, berdasarkan data Rokan Hilir Dalam Angka 2017 tercatat, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki jalan sepanjang 1882,19 km Jalan Kabupaten / Kota dan 127,54 km Jalan Propinsi, dan panjang Jalan Negara 127,54 km pada tahun 2015.
Dilihat dari jenis permukaanya, sebagian besar jalan Kabupaten Rokan Hilir berupa jalan kerikil yaitu sepanjang 604,40 km (32,10 persen). Panjang Jalan Kabupaten berupa jalan aspal sepanjang 635,50 km(33,80 persen).
Sedangkan yang permukaannya beton dan tanah masing-masing sepanjang 527,79 km (28 persen) dan 114,50 km (6,10 persen).
Dari keseluruhan jalan kabupaten hanya 41,21 persen yang kondisinya baik. Sebanyak 33,05 persen berkondisi sedang, 16,11 persen dengan kondisi rusak dan 9,63 persen jalan kabupaten rusak berat.
Dengan kondisi ini Pemerintah Kabupaten Rohil di bawah pimpinan H Suyatno terus berjuang dalam meningkatkan sarana tranportasi darat demi akses jalan hingga ke pelosok desa yang ada di Rokan Hilir.
Salah satu upaya nyata perjuangan H Suyatno tercermin dari mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat untuk peningkatan jalan di sejumlah daerah yang ada di Rokan Hilir, seperti, aspal dari Ujungtanjung hingga Bagansiapiapi Kecamatan Bangko.
Puluhan miliar dana APBN untuk infrastruktur jalan sudah mengalir ke Negeri Seribu Kubah, serta dana dari APBD Propinsi untuk pembangunan infrastruktur jalan, seperti, rigid jalan penghubung antara Rokan Hilir- Rokan Hulu, tepatnya di Kecamatan Pujud dan Tanjung Medan dan jalan penghubung Lintas Pesisir tepatnya di Palika.
Puluhan miliar dari APBD Propinsi untuk infrastruktur jalan juga sudah dinikmati buat negeri Rokan Hilir.
Program-program Pemerintah Rokan Hilir saat ini berjalan dengan baik tidak terlepas dari dukungan semua stakeholder.
Peranan Legislatif baik tinggat II (DPRD kabupaten) dan I (DPRD propinsi) maupun pusat (DPR RI) juga turut andil dalam memajukan pembangunan infrastruktur jalan di Negeri Seribu Kubah. Selain membuka akses-akses jalan tentu juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Apalagi prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. (Advertorial/Pemkab Rohil/Humas)