RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Sempena peringatan Hari Sumpah Pemuda, Poros Muda Riau menaja Forum Group Discussion (FGD) yang bertema "Kursi Empuk Bupati/Wali Kota di Pilkada Serentak di Riau 2020, Mencari Elang Bukan Belalang", di Gedung Perpustakaan Soeman HS Pekanbaru, Kamis (10/10/2019).
FGD ini menghadirkan narasumber dari 7 pimpinan partai politik di wilayah Riau antara lain, Marjohan dari Partai Gerindra Riau, Husaimi dari PPP Riau, Masnur dari Partai Golkar Riau, Komperensi dari PAN Riau, Sugianto dan Firdaus dari PKB Riau, M. Solihin dari PDIP Riau dan M. Edy Yatim dari unsur Demokrat Riau.
Selain itu juga hadir narasumber, tokoh masyarakat Riau AZ Fachri Yasin dan tokoh muda Riau H Sapaat dengan moderator Presiden BEM Universitas Riau Syafrul.
Diskusi berlangsung hangat diikuti oleh mahasiswa dari KAMMI dan HMI yang tergabung dalam Poros Muda Riau dengan elemen yang bergabung di Poros Muda Riau sebanyak 21 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan/BEM.
Poros Muda Riau mendorong beberapa isu idealisme ke pimpinan partai di Riau terkait: Pertama bagaimana proses seleksi kandidat kepala daerah betul-betul memilih yang memiliki kompetensi dan daya jual ke masyarakat (popularitas, elektabilitas, integritas) sesuai dengan kultur Melayu setempat. Di mana Melayu dapat menjadi tuan/pimpinan di tanah Melayu itu sendiri.
Kedua, mendorong efisiensi dan tidak ada mahar di partai politik secara terbuka pada Pilkada di 9 kabupaten/kota di Riau.
Ketiga, mendorong efisiensi di level masyarakat untuk melihat dan mempelajari visi misi peserta Plkada. Selanjutnya mendorong efisiensi proses selama masa kampanye serentak. Dan terakhir, pengawasan berlapis dari stakeholder penyelenggara pilkada.
Lima poin di atas adalah sebuah idealisme yang perlu didorong pada Pilkada Serentak di Riau yang meliputi Dumai, Rohil, Bengkalis, Siak, Rohul, Pelalawan, Kuansing, Meranti, dan Inhu.
Tokoh Masyarakat Riau AZ Fachri Yasin mendorong para bakal kandidat untuk bisa berpasangan sesama orang Melayu.
"Ini tentu menjadi pertanyaan kita semua, dan mungkin ada sebabnya termasuk bergantung pada pengkaderan partai," ujar Fachri.
Sementara itu, Husaimi dari pimpinan PPP Riau yang juga anggota DPRD Riau menyampaikan bahwa yang perlu diperbaiki adalah proses demokrasi pemilihan kepala daerah sehingga tidak perlu mengeluarkan ongkos mahal dalam setiap tahapannya.
"Ini tentu kita harus mengubah undang-undang. Termasuk Pilkada itu yang penting adalah adu visi dan misi termasuk komitmen para peserta Pilkada setelah terpilih nanti," ujar dia.
Sedangkan politisi Golkar Riau Masnur menambahkan sebuah autokritik terkait vis-misi para kandidat. Dia mengatakan bahwa pentingnya konsep konektivitas antarkabupaten/kota di Riau, termasuk konektivitas antara visi dan misi kabupaten/kota juga menyambung atau sejalan dengan visi misi Provinsi Riau. Sehingga ke depan dalam membangun di daerah bisa selaras dan saling menopang antarkabupaten/kota serta level provinsi.
Kaum pergerakan dari HMI mendorong agar proses pilkada secara ideal dapat menghasilkan kepala daerah yang "bebas utang" saat maju. Sehingga diharapkan memutus rantai peluang korupsi selama menjabat dan taat pada prosedur dan birokrasi yang aspiratif dan solutif serta fokus bekerja untuk masyarakat.
"Narasumber bersepakat agar FGD seperti ini dapat diadakan kembali dalam waktu dekat dengan peserta yang lebih sedikit namun mencerminkan keterwakilan unsur pimpinan partai, unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan pemuda agar lebih dapat mencari solusi lebih solutif," ujar Ketua Panitia Heri Kurniawan.