RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Kongres pemilihan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (9/10/2019) sempat diwarnai kericuhan.
Petugas keamanan sempat berdebat dengan perwakilan dari PB PTMSI kepemimpinan Peter Layardilay yang memaksa masuk ruangan kongres. Keributan itu terjadi di depan pintu masuk usai agenda pembukaan kongres.
PB PTMSI yang diwakili beberapa anggota pengurus mengklaim mendapatkan undangan dan mandat untuk masuk ke area kongres. Namun, pihak keamanan KOI melarang mereka untuk masuk dan menyebut tidak ada mandat bagi PB PTMSI.
Meskipun sudah memperlihatkan surat yang disebut mandat bagi PB PTMSI untuk masuk, tapi pihak keamanan tetap tak mengizinkan. Bahkan PB PTMSI ngotot mengaku sudah mendapatkan izin mengikuti kongres dari Ketua Umum KOI Erick Thohir.
"Kami mau masuk tapi ini tidak diberi izin. Kami ini punya mandat, jadi bohong kalau kami tidak diundang. Kami tidak mungkin tidak berdasar. Kami yang resmi, Pak Tono [Ketua KONI 2011-2019] yang lantik kami. Kami menuntut kebenaran," ujar Humas PB PTMSI Juhara.
Dalam empat tahun belakangan induk organisasi cabang olahraga tenis meja terpecah menjadi tiga. Ketiganya adalah PTMSI milik Oegroseno, Lukman Eddy, dan Tahir di periode 2018-2022. Tahir memilih mundur yang kemudian digantikan Peter Layardilay.
"Sejak awal kami ikuti aturan. Disuruh turun kami turun, tadi sempat bertemu Bapak Erick Thohir dan katanya nanti disampaikan, [agar] bisa masuk. Nah, sekarang? Tidak boleh masuk ternyata," sambung Komisi Pertandingan dan Perwasitan PB PTMSI, Mansur Lakoro.
Ditemui terpisah, Erick mengakui sempat bertemu dengan perwakilan PB PTMSI. Namun, KOI memutuskan untuk tidak memberikan akses masuk bagi ketiga pengurus federasi tenis meja supaya kongres berjalan adil.
"Saya memang ketemu mereka tetapi saya bilang tidak ada yang masuk [kongres]. Sekarang jika satu cabang terpecah menjadi tiga kepengurusan yang salah siapa? Cabornya dong. Jadi jika KOI mengambil kebijakan, kalau selama pecah tak boleh ada yang masuk, boleh dong?" ucap Erick.
"Kalau mereka tak puas lapor ke BAKI [Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia]. Nanti, BAKI yang memutuskan siapa yang sah. Kalau tak puas juga ke internasional, ada yang namanya CAS," ucap Erick menambahkan.