RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman menyebut terdapat tiga karakter pendukung Joko Widodo (Jokowi) menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Pertama, pendukung dekonsesi yang berarti mendukung Jokowi dengan syarat-syarat tertentu kendati selalu menyatakan dukungannya tanpa syarat bila disampaikan ke publik.
"Itu biasanya dilakukan parpol atau elit relawan. Ketika ada kepentingan menyusun kabinet maupun jabatan strategis lainnya saya kira itu alami di politik," ujar Arif dalam diskusi 'Forum Jurnalis Merah Putih' di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).
Sedangkan, karakter kedua pendukung Jokowi yakni pendukung rasional. Yakni, sambung dia, pendukung yang kritis, mendukung ketika kebijakan dianggap benar namun menolak ketika dianggap salah.
"Contoh mutakhir UU KPK. Pendukung dan influencer Jokowi banyak yang menolak," ucap dia.
Arif menambahkan, pendukung Jokowi ketiga yakni pendukung yang pengkultus. Dimana, apa saja yang dilakukan Jokowi dianggap benar. "Ini saya kira kita bisa tarik kenapa kepentingan dalam penyusunan kabinet maupun jabatan strategis jadi penting," terang dia.
Menurut Arif, wacana penyusunan kabinet 45% dari kalangan politik dan 55% dari kalangan profesional merupakan hal yang realistis. Ia pun memprediksi terdapat tiga skema penyusunan menteri di Kabinet Kerja jilid II Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Pertama, penyusunan kabinet berbasis meritokrasi. Orang-orang masuk di kabinet adalah kompeten profesional dan berintegritas. Bisa berasal dari profesional akademisi jurnalis pengusaha dan lain-lain," terangnya.
Ia menambahkan, penyusunan kabinet kedua yakni berbasis konsesi. Dimana siapa yang mendukung dan akan mendapatkan apa setelah memenangkan Pilpres 2019 kemarin.
"Misanyal parpol pendukung Jokowi parpolnya dapat kursi 2 lebih cenderung ke representasi. Artinya basis kompetensi dan pengalaman nggak jadi faktor utama," papar dia.
Adapun skema ketiga dalam penyusunan para pembantu Jokowi-Ma'ruf Amin itu kombinasi antara meritokrasi dan kompensasi politik. Ia pun mendukung wacana Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin dengan skema 45-55 yang merupakan hal yang realistis.
"Kalau disebut basis konsesi itu ada di MPR, DPR, DPD saya kira itu bagian dari deal-deal politik juga," tandasnya.