RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Gerindra heran dengan isu Prabowo Subianto ditawari kursi Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet Jokowi. Gerindra menegaskan hingga saat ini tidak ada tawaran posisi menhan kepada partainya, baik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun dari orang terdekatnya.
"Justru saya belum dengar sana sekali kalau kemudian ada soal kementerian ketahanan dan lain-lain, karena pembahasan konsep-konsep itu sedang berjalan lalu. Kemudian ada berita katanya kok Presiden menawarkan menteri pertahanan," kata Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
"Saya agak heran aja bahwa kemudian ya berita itu kemudian beredar, sumbernya dari mana saya nggak tahu," sambungnya.
Dasco mengaku tak pernah mendengar perihal kursi Menhan yang ditawarkan ke partainya. Bahkan, kata dia, sang ketum, Prabowo Subianto juga mengaku tak pernah ditawari ataupun meminta kursi Menhan.
"Sudah, kemarin sore kita konfirmasi nggak ada," kata Dasco.
Tak hanya kursi Menhan, Dasco juga membantah pihaknya meminta kursi Menko Polhukam. Wakil Ketua DPR itu menegaskan tidak pernah ada pembicaraan apapun mengenai posisi Menko Polhukam maupun Menhan.
"Nggak ada, nggak ada, jadi kalau ada berita-berita seperti itu saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam. Baik ditawarkan ataupun meminta," ungkapnya.
Dasco juga mengaku tak tahu apakah sang ketum tertarik dengan dua pos itu. Sebab, saat dirinya menanyakan perihal kebenaran isu tersebut, Prabowo menegaskan tak pernah ada pembicaraan.
"Saya nggak tau ya interest atau nggak. Karena kemaren waktu klarifikasi soal itu dia bilang nggak tapi ya senyum-senyum aja lah gitu," kata Dasco.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, pihaknya saat ini memang tengah menimang untuk bergabung ke pemerintah. Namun, hal itu dilakukan jika konsep tentang ketahanan pangan, ketahanan keamanan, ketahanan energi yang diajukan partainya disetujui.
"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (menteri pertanian) yang diberikan. Kan kami juga nggak bisa juga, kan ini hak pretogatif Presiden kami juga kan nggak bisa kemudian minta-minta 'pak, harus gerindra, itu harus gerindra' kan nggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima," kata Dasco.