RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penerapan Muatan Budaya Melayu di Ruang Umum kepada seluruh OPD selingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Jumat (20/9/2019) di Kantor Gubernur Riau.
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Raja Yose mengatakan penerapan Pergub tersebut menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, baik OPD, BUMN, pihak swasta hingga ke tingkat desa.
"Ini berkaitan dengan muatan lokal budaya Melayu dan kearifan lokal budaya Melayu Riau. Apalagi kita akan jadi pusat kebudayaan Melayu," kata Raja Yose.
Menurut dia, sebelumnya Pergub ini sebenarnya sudah diterapkan namun belum secara merata. Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat terealisasi secara menyeluruh.
"Dalam pergub Nomor 46 Tahun 2018 itu ada 13 objek, termasuk pakaian, bahasa dan sebagainya," kata dia.
Sementara itu, salah satu pembicara dalam sosialisasi itu, Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) DPD Provinsi Riau Embung Megasari Zam mengungkapkan bahwa implementasi Pergub ini harus dimasifkan diawali dengan sosialisasi ke berbagai pihak.
"Selama ini sudah mulai bergerak, cuman kita sebagian besar lengah dengan peraturan yang sudah dikeluarkan. Artinya, perlu diingatkan lagi untuk lebih mendekati sesuai dengan peraturan itu," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Riau, Rahima Erna mengapresiasi sosialisasi tersebut. Menurut dia Dinas Kebudayaan harus dibantu OPD-OPD lain agar Pergub tersebut terlaksana.
"Harus kita dukung karena visi kita di RPJP yaitu berbudaya Melayu. Kami sendiri menjadikan Perpustakaan Soeman HS sebagai salah satu tempat wisata edukasi dan literasi. Banyak hal yang harus kita implementasikan untuk Pergub ini, salah satunya perlu komitemn semua stake holder bagaimana kita dalam semua hal untuk menerapkan muatan lokal, terutama dari segi bahasa, kuliner, dan lain-lain," jelasnya.
Reporter: Rico Mardianto