RIAUMANDIRI.CO, Jakarta -- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengaku siap melakukan implementasi kebijakan distribusi tertutup untuk subsidi liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg). Penerapan distribusi tertutup rencananya mulai dilaksanakan pada tahun depan.
"Prinsipnya kita siap. Data siap, teknologi sudah siap, tinggal pemerintah menjalankan," ujar Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K, Ruddy Gobel di Jakarta, Ahad (8/9/2019).
Meski begitu, TNP2K, lebih kepada menyiapkan implementasi pelaksanaan. Sementara mengenai keputusan pastinya dilaksanakan sangat tergantung pada pemerintah, presiden, dan menteri ESDM.
"Setahu saya, sejauh ini DPR sudah di dalam rapat dengan banggar (badan anggaran), kesimpulannya pemerintah harus melaksanakan subsidi energi secara tepat sasaran," ucap Ruddy.
Ruddy menyampaikan, TNP2K sudah melakukan uji coba dengan skema voucher elektronik dan rekam biometrik sejak tahun lalu. Saat ini, pemerintah sedang menyusun mekanisme penyaluran distribusi tertutup.
"Sudah sejak tahun lalu kita desain uji coba, semuanya, bukan hanya datanya saja, kan masalahnya bukan soal data saja, tapi juga soal mekanisme dan teknologi yang akan digunakan," lanjutnya.
Ruddy menilai, mekanisme penyaluran yang sedang dipersiapkan memuat aspek pengaduan bagi masyarakat miskin yang belum terdata sehingga dapat menerima subsidi elpiji. Sementara masyarakat mampu yang masih ada dalam daftar TNP2K akan secara otomatis dihapus.
Ruddy menyebutkan, jumlah masyarakat yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin, TNP2K, tercatat sebanyak 31 juta keluarga atau sekitar 27 juta rumah tangga.
"Hanya mereka yang berhak (menerima subsidi elpiji). (Sementara) ini, pengguna elpiji ada 50 juta rumah tangga, nantinya yang berhak gunakan (subsidi) itu hanya sekitar 27 juta rumah tangga. Sisanya keluar dari penerima," kata Ruddy.
Ruddy menilai dengan kebijakan baru maka subsidi elpiji dapat lebih tepat sasaran. Selama ini, kata Ruddy, elpiji 3 kg dapat dinikmati seluruh golongan, termasuk masyarakat dengan kategori mampu.
Rudi mengambil contoh, semisal satu tabung elpiji 3 kg dijual dengan harga Rp15 ribu per tabung dari harga aslinya atau keekonomian yang sebesar Rp30 ribu. Dengan sistem distribusi terbuka atau diperjualbelikan secara bebas, maka seluruh lapisan masyarakat dapat membelinya dengan mudah.
"Sekarang //kan// kita tidak bisa kontrol karena siapa pun bisa beli karena subsidi diberikan di barangnya. Subsidi jadi salah sasaran, orang kaya bisa beli dengan harga segitu," lanjut Ruddy.
Ke depan, dengan model kebijakan baru, kata Ruddy, harga tabung elpiji 3 kg tak lagi mendapat subsidi. Artinya, seluruh harga tabung elpiji 3 kg akan sesuai dengan harga keekonomian. Pemerintah, lanjut Ruddy, akan memberikan subsidi kepada masyarakat yang berhak menerima melalui mekanisme bantuan nontunai lewat perbankan dengan teknologi biometrik sebesar 50 persen dari harga keekonomian.
Sebelumnya, Dalam rapat panitia kerja (panja ) banggar DPR dengan pemerintah pada Selasa (3/9) menyetujui besaran subsidi energi sebesar Rp124,9 triliun untuk RAPBN 2020. Dari total Rp124,9 triliun, sebanyak Rp70 triliun ditujukan untuk subsidi BBM dan LPG, atau turun dibanding dengan proyeksi sampai akhir tahun ini, Rp90,3 triliun.
Dalam rapat tersebut, anggota Banggar mendesak pemerintah mengungkap jumlah data penerima subsidi elpiji 3 kg. Banggar menilai jumlah penerima subsidi elpiji 3 kg tidak jelas.**