RIAUMANDIRI.CO, Jakarta -- Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian ekonomi mulai menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat investasi.
Langkah itu sangat penting untuk mengatasi masalah resesi ekonomi global akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.
“Regulasi-regulasi yang membuat kita lamban betul-betul mulai diinventarisir,” pinta Presiden di rapat terbatas Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Jokowi mengaku kesal kepada para menterinya. Dia mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan di Indonesia sehingga membuat investor memilih negara tetangga.
“Menteri-menteri juga berikan pelayanan baik pada investasi yang memang menjadi solusi dan jalan keluar, dampingi sampai terealisasi. Kita ini jangan kayak pejabat minta dilayani. Kita seharusnya melayani,” tegasnya.
Dampaknya, Presiden mengatakan, ada sejumlah investor yang sudah terbuka dan ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, keinginan itu sampai sekarang belum juga terealisasi.
“Seperti Petrochemical, Aramco nggak mau masukmasuk gara-gara apa? Ini kan dari Saudi, kita cek satu-satu list-nya,” ucapnya.
Untuk kesekian kalinya, Jokowi kembali meminta para menteri mulai menyederhanakan peraturan yang memperlambat perizinan. Pasalnya, Jokowi menerima catatan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China sebagian besar memilih untuk berinvestasi di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. “Nggak ada yang ke Indonesia,” katanya.
Kemudian pada 2017, Jokowi menuturkan, dari 73 perusahaan Jepang yang melakukan relokasi pabrik, 43 perusahaan pindah ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, dan 10 perusahaan ke Indonesia.
Dari catatan tersebut, Jokowi menilai masalahnya ada di internal. Sebelumnya, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves telah menemui Jokowi.
Dalam pertemuannya, Chaves mengingatkan pemerintah tentang pelemahan ekonomi global. Chaves merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperbaiki defisit neraca berjalan dengan penanaman modal asing.
Menurut dia, pemerintah Indonesia juga perlu memberikan kepastian hukum terhadap investor.**