RIAUMANDIRI.CO, SORONG - Pembatasan jaringan internet yang dilakukan Kementerian Kominfo mendapat protes dari mahasiswa Sorong, Papua Barat. Protes dilayangkan lantaran mereka menilai situasi di Sorong telah kondusif pasca demo yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Organisasi Cipayung ini menyambangi Kantor Grapari Telkom di Sorong, Papua Barat untuk melayangkan protes tersebut.
"Kota Sorong telah aman sehingga jaringan internet harus diaktifkan kembali pukul 00.00. Jika tidak mahasiswa akan kembali lakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar," kata Koordinator Aksi, Yeheskel Kalasuat seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/9/2019).
Yeheskel mengatakan pembatasan jaringan internet yang berlarut-larut berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab, menurut dia, pelaku-pelaku usaha terganggu aktivitasnya akibat dari pembatasan internet tersebut.
"Kami juga minta agar Kementerian Kominfo dan Telkom Group untuk membuka posko pengaduan kerugian bagi pelaku-pelaku usaha di Kota Sorong yang mengalami kerugian," ujarnya.
Terpisah, General Manager Telkom Sorong, Djoni mengatakan pihaknya akan segera meneruskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ke pimpinan, baik yang ada di Makassar maupun di Jakarta. Dia juga menjelaskan bahwa pembatasan internet dilakukan oleh Kementerian Kominfo di pusat guna menghindari konflik berkelanjutan akibat berita bohong atau hoax.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri berencana untuk menurunkan level pembatasan internet dari tingkat provinsi ke level kabupaten-kota yang ada di Papua dan Papua Barat. Menkominfo Rudiantara mengatakan dengan diturunkannya level pembatasan internet di Papua dan Papua Barat, maka pihaknya menargetkan mulai hari ini internet sudah kembali normal sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.
"Nah ini sedang kita koordinasikan kabupaten kota mana saja, malam ini mudah-mudahan sudah ada ininya (datanya), sehingga secara bertahap besok sudah bisa dilakukan, diaktifkan kembali layanan datanya di beberapa kabupaten-kota," ujar Rudiantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).