RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengingatkan agar partainya tidak ikut dalam rekonsiliasi rekonsiliasi yang menurutnya tidak dilakukan demi kepentingan rakyat.
Amien menyoroti rezim pemerintahan Joko Widodo saat ini berorientasi pada infrastruktur yang menyebabkan tanggungan utang terutama dari China.
Hal itu disampaikan Amien dalam sebuah video di akun instagramnya yang dipublikasikan pada Rabu (24/7/2019).
Amien pun menganjurkan agar partai koalisi pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019 tidak beralih menjadi koalisi presiden terpilih.
"Terus terang PAN, Ya Allah, PAN, PAN, PAN partaiku yang aku dirikan janganlah ikut-ikut latah rekonsiliasi 'ethok-ethok," ujar Amien.
Amien menjelaskan rekonsiliasi semestinya diawali dengan diskuasi antara tim presiden Joko Widodo dan tim Prabowo Subianto terkait pembangunan ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945,
Pasal yang dimaksud Amien memuat aturan bahwa 'perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan' serta 'cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara'.
Jika semua pihak bersepakat menegakkan Pasal 33 UUD 1945, kata Amien, barulah rekonsiliasi bisa dilakukan.
Apa yang terjadi sekarang menurut Amien adalah sejumlah pihak melakukan rekonsiliasi 'ethok-ethok' dengan berkooptasi lewat bagi-bagi kursi kekuasaan dan yang ditawari akan menyetujui semua keputusan yang berhubungan dengan hak prerogatif presiden.
"Ya seperti sangat latah gitu. Alangkah aibnya alangkah malunya. Hanya karena beberapa kursi kemudian jadi tersandera tidak bisa memberikan kritik," kata Amien.
Amien lantas menyinggung pidato Jokowi di Sentul pada 14 Juli lalu. Menurutnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang dicanangkan Jokowi dalam pidato tersebut tidak sesuai dengan semangat UUD 1945.
"Beliau akan terus membangun infrastruktur besar-besaran yang menjangkau persawahan, pariwisata dan lain-lain. Dari mana uangnya? Tentu dari hutang ke China," ucap dia.
"Investasi besar-besaran tentu juga dari China," tambah dia.
Pemerintah Indonesia diketahui menawarkan 28 proyek infrastruktur pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Modern yang akan digelar di Beijing April lalu.
Upaya tersebut dilakukan untuk menarik investor demi membiayai total nilai proyek yang mencapai US$91,1 miliar atau setara sekitar Rp1.296 triliun.
China selama ini merupakan salah satu negara yang menjadi investor dan kreditur terbesar bagi Indonesia. Tahun lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi asal China mencapai US$2,4 miliar dan menduduki peringkat ketiga terbesar dari total investasi asing.
Jenis investasinya beragam mulai dari pembangunan pembangkit listrik hingga fasilitas pemurnian dan pengolahan hasil tambang.
Selama masa pemerintahan Jokowi, trennya memang relatif meningkat. Pada 2014, realisasi investasi China di Indonesia mencapai US$800 miliar. Kemudian, pada 2015, investasi China melambat menjadi US$628 juta. Pada 2016, investasi China kembali melesat menjadi US$2,7 miliar, dan 2017 mencapai US$3,36 miliar.