RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin mengikuti rapat lanjutan tentang upaya percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut di wilayah Provinsi Riau yang berbatasan dengan Malaysia.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil.
Rapat digelar di lantai II Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (16/7/2019), membahas hasil penelitian dan peninjauan lapangan Tim Studi yang dilaksanakan di Pulau Bengkalis pada 4-7 Juli 2019. Gubernur Riau, H Syamsuar juga hadir dalam rapat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut dipaparkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan terhadap titik abrasi di Pulau Bengkalis, BPPT menjelaskan ada dua opsi untuk mengendalikan abrasi, struktur keras dan struktur lunak.
Untuk struktur keras melalui pengembangan water break lepas pantai dengan batu.Sementara struktur lunak melalui water break bambu, penanaman cemara dan mangrove.
Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta tim yang terlibat dalam penanganan abrasi benar-benar dapat menemukan solusi terbaik dalam mengendalikan abrasi di kawasan pesisir Riau yang berbatasan dengan Malaysia. Di samping itu juga memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat tempatan.
Rapat juga memutuskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan tim untuk penelitian dan peninjauan abrasi di Pulau Rupat dalam waktu dekat.
Bupati Bengkalis, Amril Mukminin usai rapat mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung sepenuhnya upaya percepatan pemulihan kawasan pesisir, khususnya di Kabupaten Bengkalis oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir Kemenko Kemaritiman.
"Terkait rencana BPPT dan tim untuk melakukan penelitian dan peninjauan lapangan tentang abrasi di Pulau Rupat, kami meminta seluruh perangkat daerah terkait memberikan dukungan terhadap apa yang akan dilakukan tim nanti seperti waktu di Pulau Bengkalis kemarin," katanya.
Bupati berharap ada solusi terbaik mengatasi abrasi di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini yang akan dilakukan Pemerintah Pusat. Harapan ini disampaikannya mengingat abrasi yang terjadi di daerah ini sangat tinggi.
Reporter: Usman