RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengurus Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rantau (Ampera), sebuah organisasi pemuda mahasiswa Minang di perantauan menghadap Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek, Jumat, (12/7/2019) malam. Mereka mendorong putra Lintau, Tanah Datar itu untuk maju dalam Pilgub Sumbar 2020 mendatang.
ketua Ampera Rizki, dalam pertemuan itu menyampaikan kegelisahannya melihat perkembangan pembangunan di Sumatera Barat selama 9 tahun terakhir ini kurang signifikan dan menyentuh kepentingan publik, terutama yang menggunakan anggaran pusat. Juga banyak ketimpangan hukum. Hak asasi manusia kerap dilanggar.
Dia mencontohkan tambang emas ilegal di Simpang Tonang, Solok. Ada masyarakat berontak terkait tambang emas ilegal itu, tapi malah ditahan. Sampai sekarang 5 orang belum ke luar. Pihaknya mengadu ke provinsi tidak ada respons.
"Kami ingin bapak maju dalam Pilgub Sumbar 2020 nanti. Kami menilai bahwa bisa membawa perubahan untuk kemajuan Sumatera Barat ke depan. Apalagi Bapak juga pernah menjadi Penjabat Gubernur Sumbar," pinta Rizki yang disambut tepuk tangan kawan-kawannya.
Arfino, mahasiswa asal Sungai Geringgiang menambahkan, dirinya terinspirasi akan keberanian urang Minang untuk merantau, "saya baca tentang Pak Donny, saya salut akan tulisan-tulisan Pak Donny hingga masuk di jurnal internasional. Punya jaringan luas. Orang birokrasi yang disiplin. Saya berharap, Bapak juga maju di Pilkada Sumbar 2020. Dan bisa memajukan pendidikan Sumbar," ujarnya.
Diskusi yang berlangsung dalam suasana akrab dan hangat itu, pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Ampera itu juga menyampaikan berbagai persoalan di bidang ekonomi, pariwisata, peluanh investasi, kebudayaan, kesehatan, serta pendidikan Sumbar menjadi perhatian khusus.
"Kami ingin ada gubernur yang memperhatikan ekonomi masyarakat Sumatera Barat dan adanya pemerataan antar daerah," tambah M.Ridwan.
Menanggapi kegelisahan kaum milenial Minang itu, Donny Moenek, begitu dia akrab disapa menjelaskan bahwa dalam membangunan satu daerah perlu sinergitas kewilayahan dengan gunakan konsep regional economic development, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan ekonomi antar Daerah.
Harus ada pemerataan fiskal. Harus ada subsidi. Subsidi harga jual dari biaya produksi yang dilakukan petani tak ada. Yang terjadi adalah regional inbalances. Makanya perlu ada intervensi dari gubernur. "Gubernur harus merespon cepat," kata mantan Ditjen Bina Keuangan Keuangan Daerah Kemendagri itu.
Lebih lanjut Donny mengungkapkan, ketika dirinya menjadi Penjabat Gubernur Sumbar, Bandara Internasional Minangkabau sudah keren, tapi lampu jalan sering mati. Kemudian dirinya mengadakan rapat dengan mengumpulkan seluruh pihak terkait.
"Ingat, koordinasi kewilayahan ini ada di tangan gubernur. Rupanya yang jadi masalah adalah dengan adanya tunggakan akibat aset gak jelas, belum diserahkan ke pemerintah daerah. BIM ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tapi PJU nya milik aset pusat. Saya komunikasikan, alhasil disepakati sebuah solusi yakni bantuan keuangan dari Pemprov ke Pemkab Padang Pariaman," ungkapnya.
"Prinsip saya, tak ada keruh yang tak akan jernih asal kita mau berbicara, berkomunikasi, duduk bersama, sepakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Saya dulu juga aktifis mahasiswa. Saya senang dengan semangat adik-adik mahasiswa yang kritis dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik," kata Donny.
Reporter: Syafril Amir