RIAUMANDIRI.CO, TELUK KUANTAN - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) melakukan pertemuan dengan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kuansing di aula SMAN Pintar Teluk Kuantan, Kamis (11/7/2019).
Hadir dalam acara ini Wakapolres Kuansing Kompol Razif, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Forum Kades Kabupaten Kuansing Emil Harda, Kajari Kuansing, kepala OPD lingkup Pemkab Kuansing, Asisten dan Staf Ahli Setda, dan Camat se-Kabupaten Kuansing.
Bupati Kuansing H Mursini dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kuansing menjadi penyalur Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terbaik di Provinsi Riau. Hal ini tidak terlepas dari dukungan OPD terkait dan Pemerintahan Desa.
Bupati juga berharap dengan adanya DD yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dapat ditingkatkan lagi pemanfaatannya ke hal yang lebih baik.
Selain itu ia berharap dengan adanya Forum Kades Kabupaten Kuansing diharapkan menjadi tempat berkomunikasi sesama kades untuk arah yang lebih baik dalam pembangunan sehinggat terhindar dari jeratan hukum.
"Kalau untuk pengawasan, Pemkab Kuansing melalui dinas terkait sudah melakukan pengawasan dan pembinaan. Sedangkan BPK Provinsi Riau juga sudah melakukan pemeriksaan dengan mengambil sempel di beberapa desa. Namun ke depan BPK akan melakukan audit untuk seluruh desa di Kabupaten Kuansing," pungkas Bupati.
Ketua Forum Kades Kabupaten Kuantan Singingi, Emil Harda dalam sambutannya mengapresiasi dukungan Bupati Kuansing dalam kegiatan ini.
Dikatakannya, tidak sedikit kepala desa yang akan berbenturan dengan hukum, karena sumber daya manusia (SDM) Kades-nya yang berbeda.
Untuk itu melalui Forum Kades selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejari, Polres, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Inspektorat Kabupaten Kuansing untuk membimbing dan mengawal pembangunan di desa-desa.
"Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada Kades di Kabupaten Kuansing yang terjerat hukum dalam penggunaan DD dan ADD," ujarnya.
Reporter: Suandri