RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dedi Iskandar berjanji akan ikut membantu untuk memperjuangkan Riau menjadi Embarkasi Haji. Saat ini, Riau baru menjadi Embarkasi Haji Antara (EHA).
Hal tersebut disampaikan Dedi Iskandar di sela-sela kunjungan anggota Komite III DPD RI ke Provinsi Riau dalam rangka melakukan pengawasan pemberangkatan jamaah haji dan meninjau Embarkasi Haji Antara (EHA), Pekanbaru, Senin (8/7/2019).
Sesuai dengan SK Kementerian Agama Nomor: 167 Tahun 2019 tentang penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M, Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II menjadi Embarkasi Haji Antara untuk jemaah haji Provinsi Riau.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Riau dari Bandara Embarkasi Haji Antara Riau ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Batam. Selanjutnya dari Batam jemaah haji Riau diterbangkan ke Madinah untuk gelombangan I dan Jedah untuk gelombang II.
Dengan izin untuk Embarkasi Haji Antara (EHA), maka belum bisa melakukan seluruh prosedur sebelum keberangkatan jamaah calon haji (JCH) di Riau. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berjuang untuk bisa mendapatkan embarkasi haji penuh.
Menurut Dedi Iskanda, ada dua hal penting yang perlu disiapkan pemerintah daerah untuk mendapatkan izin embarkasi penuh. Yakni kesiapan bandara dan asrama haji.
Dari informasi yang didapatkannya, panjang runway atau landasan pacu Bandara SSK II Pekanbaru sudah mencukupi untuk menampung pesawat besar. Runway Bandara SSK II sepanjang 2.600 meter itu sudah cukup. Hanya saja perlu penambahan ketebalan dan lebar runway-nya.
Sedangkan untuk asrama haji, lanjutnya, menurut keterangan Pemprov Riau lahannya sudah tersedia. Jikapun tidak ingin membangun asrama haji baru, asrama haji yang saat ini digunakan untuk Embarkasi Haji Antara saat ini juga bisa digunakan. Namun harus dilakukan beberapa peningkatan fasilitas serta sarananya.
‘’Kalau untuk asrama haji, tinggal komitmennya saja, mau bangun baru atau asrama yang sudah ada ditingkatkan lagi fasilitasnya. Tapi soal asrama ini tidak terlalu menjadi masalah saya kira, yang paling penting runway bandara,” sebutnya.
Terkait dua perosoalan tersebut, Dedi bersama rekan-rekannya yang lain di DPD RI mengaku akan membantu memperjuangkan hal tersebut. Karena, dengan adanya embarkasi penuh di daerah, pelayanan terhadap para JCH bisa lebih ditingkatkan lagi.
‘’Para JCH ini sebelum berangkat ke tanah suci harus difasilitasi dan dilayani dengan baik supaya bisa lebih khusyuk ibadahnya. Prinsipnya kami di DPD RI akan mendorong keinginan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie yang juga mendampingi kunjungan anggota DPD RI mengatakan, setelah pertemuan tersebut pihaknya akan kembali melakukan rapat bersama pihak terkait. Terutama pihak Angkasa Pura untuk membahas runway bandara SSK II.
‘’Kalau ketebalan runway itukan kewenangan pihak Angkasa Pura. Kalau untuk pelebaran runway, yang menjadi persoalan yakni ketersediaan lahan. Untuk itu kami juga akan lakukan pembahasan bersama pihak Lanud Roesmin Nurjadin yang kawasannya juga berada didekat bandara SSK II,” katanya.
Reporter: Syafril Amir